SAUMLAKI, FordataNews.com – Ancaman fenomena El Niño kuat yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027 menjadi alarm serius bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
Sebagai daerah kepulauan yang dikelilingi laut namun memiliki keterbatasan sumber air tawar, Tanimbar dinilai berada dalam posisi rentan menghadapi kemarau ekstrem, krisis air bersih, gangguan pangan hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutlah).
Hal tersebut disampaikan Marthin D. Desa, pemerhati lingkungan sekaligus Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam wawancara eksklusif dengan FordataNews.com, Selasa (25/8/2026).
Menurut Marthin, ancaman El Niño tidak boleh dipandang sebatas fenomena cuaca biasa. Kondisi tersebut harus direspons dengan perubahan pola penanganan bencana, dari sekadar bertindak setelah bencana terjadi menjadi membangun sistem mitigasi sebelum krisis datang.
“Kita tidak kuasa menghentikan siklus global El Niño, tetapi kita memegang kendali penuh atas manajemen risiko bencana,” tegasnya.
TANIMBAR ADA DI TITIK RAWAN
Marthin menjelaskan, julukan “Godzilla El Niño” menggambarkan potensi kekuatan fenomena El Niño yang dapat memicu anomali suhu dan kemarau berkepanjangan.
Bagi Tanimbar, ancaman tersebut menjadi lebih serius karena karakter geografis wilayah yang terdiri dari pulau-pulau kecil dengan sumber air tawar terbatas.
Ia memetakan sedikitnya empat ancaman utama yang perlu diantisipasi secara serius, yakni kekeringan ekstrem, krisis air bersih, terganggunya produktivitas pertanian, serta meningkatnya risiko karhutlah.
Penurunan curah hujan dalam waktu panjang, kata dia, dapat mempercepat penyusutan cadangan air permukaan maupun air tanah. Pada saat yang sama, berkurangnya tekanan air tawar berpotensi meningkatkan ancaman intrusi air laut ke sumber-sumber air masyarakat.
“Ketergantungan masyarakat terhadap hujan dan kawasan tangkapan air yang terbatas membuat Tanimbar sangat rentan. Jika sumber-sumber air mulai mengering, persoalannya bukan lagi sekadar lingkungan, tetapi menyangkut kebutuhan dasar dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kelangkaan air yang tidak dikelola sejak dini bahkan berpotensi memunculkan gesekan sosial akibat perebutan sumber air.
Karena itu, pemerintah daerah dituntut memastikan ketersediaan air bersih sekaligus membangun sistem distribusi dan cadangan air yang mampu bertahan menghadapi periode kekeringan panjang.
PERTANIAN TERANCAM LUMPUH
Ancaman berikutnya berada pada sektor pertanian.
Marthin menilai pertanian rakyat Tanimbar memiliki kerentanan tinggi karena sebagian besar masih bergantung pada kondisi alam dan belum ditopang sistem irigasi teknis yang memadai.
Kemarau ekstrem dapat menyebabkan kegagalan panen, kekeringan lahan serta penurunan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
Dampaknya tidak berhenti pada petani. Ketika produksi lokal menurun, pasokan pangan di pasar ikut terganggu. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah pun semakin tinggi, sementara distribusi antarpulau sangat bergantung pada kondisi laut dan cuaca.
“Kalau produksi lokal terganggu sementara jalur transportasi laut juga mengalami hambatan, maka masyarakat akan menghadapi persoalan ganda, dimana pangan semakin sulit diperoleh dan harga semakin mahal,” jelasnya.
Dirinya menilai kondisi tersebut dapat berujung pada penurunan daya beli masyarakat serta mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok.
KARHUTLA JADI ANCAMAN SERIUS
Selain krisis air dan pangan, Marthin mengingatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kondisi vegetasi yang mengering akibat kemarau panjang akan meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, terlebih jika masih terdapat aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar.
Karhutla, menurut dia, bukan hanya mengancam ekosistem dan perkebunan masyarakat, tetapi juga kesehatan publik akibat asap.
Gangguan kabut asap bahkan dapat berdampak terhadap aktivitas transportasi udara apabila jarak pandang mengalami penurunan secara ekstrem.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat regulasi mengenai pembukaan lahan dengan metode pembakaran serta memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara ilegal.
GERAKAN HEMAT AIR
Menghadapi ancaman tersebut, Marthin meminta masyarakat tidak menunggu sampai sumber air benar-benar mengering.
Gerakan penghematan air harus dimulai dari tingkat rumah tangga. Penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari perlu dikendalikan agar cadangan yang tersedia dapat bertahan lebih lama.
Pada saat bersamaan, pembangunan sumur resapan dan tempat penampungan air hujan perlu dilakukan secara masif di kawasan permukiman.
“Antisipasi harus dilakukan sekarang. Jangan sampai kita baru bergerak ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air,” katanya.
TNYAFAR DAN ARIN
Di tengah ancaman krisis pangan, Marthin menawarkan penguatan kembali sistem pangan berbasis kearifan lokal Tanimbar, yakni Tnyafar dan Arin.
Menurutnya, Tnyafar dan Arin tidak boleh hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi harus dikembalikan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan masyarakat.
Tnyafar sebagai permukiman kebun tradisional dan Arin sebagai sistem gotong royong pertanian komunal memiliki nilai strategis dalam membangun kemandirian pangan di tingkat komunitas.
“Tnyafar dan Arin harus kita hidupkan kembali sebagai pusat produksi sekaligus benteng pertahanan pangan masyarakat,” ujarnya.
Untuk diketahui, Tnyafar dalam bahasa Tanimbar secara umum berarti “rumah kebun” atau tempat tinggal sementara/menetap yang dibangun di kawasan kebun atau pesisir untuk mendukung aktivitas ekonomi keluarga.
Tnyafar bukan sekadar sebuah rumah atau gubuk. Dalam kehidupan masyarakat Tanimbar, Tnyafar dapat menjadi ruang kehidupan kedua setelah kampung atau desa. Keluarga tinggal di sana untuk mengurus kebun, menangkap ikan, membudidayakan rumput laut, serta mengelola hasil alam.
Sementara Arin, adalah istilah lokal untuk sistem pertanian tradisional masyarakat Tanimbar.
Di dalam Arin, masyarakat tidak hanya menanam tanaman. Mereka dapat berburu, mengambil hasil hutan, mengelola kebun, memanfaatkan pesisir dan laut, serta membangun Tnyafar.
Menurut Marthin, penguatan sistem tersebut dapat mengurangi ketergantungan Tanimbar terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
Ketika cuaca ekstrem mengganggu jalur pelayaran dan distribusi antar pulau, keberadaan lumbung pangan lokal akan menjadi penyangga utama kebutuhan masyarakat.
DIVERIFIKASI PANGAN JADI KUNCI
Marthin juga mendorong masyarakat mengembangkan kembali berbagai tanaman pangan yang adaptif terhadap kondisi kering.
Keladi, ubi kayu, ubi jalar, jagung hingga padi ladang dinilai memiliki potensi untuk menjadi sumber pangan alternatif ketika produksi beras dan tanaman yang membutuhkan banyak air mengalami gangguan.
Menurutnya, ketergantungan masyarakat terhadap beras perlu dikurangi secara bertahap melalui edukasi dan pengembangan konsumsi pangan lokal.
Penanaman tanaman tahan kekeringan secara serentak di kawasan Tnyafar, kata dia, dapat menjadi jaring pengaman pangan ketika sektor pertanian lainnya mengalami tekanan akibat kemarau ekstrem.
Tidak kalah penting, pemerintah perlu membantu petani dengan teknologi pascapanen seperti metode pengeringan dan lumbung penyimpanan yang mampu memperpanjang masa simpan hasil pertanian.
APBD HARUS MULAI DISIAPKAN
Menghadapi kemungkinan krisis hingga awal 2027 dan potensi dampak lanjutan setelahnya, Marthin menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan dan dukungan anggaran secara khusus.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menurutnya, dapat diarahkan untuk memperkuat infrastruktur air bersih, penampungan air, perlindungan pangan serta jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.
Namun, upaya pemerintah tidak akan cukup tanpa keterlibatan masyarakat.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Tanimbar menghidupkan kembali nilai-nilai Duan Lolat sebagai modal sosial dalam menghadapi masa sulit.
“Solidaritas masyarakat menjadi kekuatan yang tidak kalah penting. Ketika sumber daya terbatas, semangat saling membantu harus menjadi pertahanan sosial kita,” katanya.
Ia menegaskan, ancaman El Niño merupakan persoalan bersama yang membutuhkan kesiapsiagaan kolektif.
Baginya, ukuran keberhasilan Tanimbar menghadapi ancaman iklim bukan semata-mata terletak pada kemampuan pemerintah menangani krisis setelah terjadi, tetapi pada kemampuan daerah mencegah krisis berkembang menjadi bencana kemanusiaan.
Baca Juga:
Belajar Dari Bencana Sumatera, DPRD Minta Bupati Bursel Larang Operasi Perusahaan HPH
Belajar Dari Bencana Sumatera, DPRD Minta Bupati Bursel Larang Operasi Perusahan HPH
“Keberadaan lumbung-lumbung pangan yang terisi penuh di Tnyafar dan Arin akan menjamin kedaulatan serta keselamatan warga Tanimbar,” pungkasnya. (*)
