JAKARTA, FordataNews.com – Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (DPC ISKA) Kota Ambon mendesak pemerintah pusat (Pempus) agar menempatkan Kota Ambon sebagai salah satu prioritas penerima tambahan Transfer ke Daerah (TKD) melalui skema top-up yang tengah disiapkan Kementerian Keuangan.
Ketua DPC ISKA Kota Ambon, Matias Neis Watunglawar, S.H., M.H., menilai rencana pelonggaran fiskal yang disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merupakan kebijakan strategis yang dapat menjadi jalan keluar bagi ratusan pemerintah daerah yang saat ini mengalami tekanan fiskal, termasuk Kota Ambon dan sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
Menurut Watunglawar, kebijakan tersebut bukan sekadar tambahan anggaran, melainkan bentuk keberpihakan pempus terhadap daerah-daerah yang masih berjuang menjaga pelayanan publik di tengah keterbatasan kemampuan fiskal.
“Maluku, khususnya Kota Ambon, sudah sepatutnya jadi prioritas penyaluran insentif ini. Tambahan ruang fiskal akan memberikan napas baru bagi daerah untuk menjaga stabilitas pelayanan publik sekaligus menggerakkan kembali perekonomian masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/8/2026).
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pemerintah tengah membuka peluang untuk melonggarkan kebijakan efisiensi anggaran bagi daerah yang belum berkembang.
Sekitar 490 pemda yang berpotensi mengalami kesulitan bayar gaji ASN maupun membiayai kebutuhan dasar pemerintahan akibat penyesuaian TKD diproyeksikan memperoleh tambahan dana melalui skema top-up TKD.
Kebijakan tersebut masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
ISKA Kota Ambon menilai langkah pemerintah pusat tersebut sangat realistis sekaligus mencerminkan semangat pemerataan pembangunan.
Karena itu, organisasi tersebut berharap implementasinya benar-benar menyentuh daerah yang mengalami tekanan fiskal paling berat.
Watunglawar juga mengingatkan bahwa pemberian tambahan anggaran harus mempertimbangkan kinerja pemerintah daerah.
Menurutnya, Pemkot Ambon di bawah kepemimpinan Wali Kota Bodewin Wattimena dinilai mampu menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, meski menghadapi keterbatasan fiskal.
Ia menilai berbagai capaian Kota Ambon yang diukur melalui indikator kementerian dan lembaga pempus menunjukkan adanya perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik berbasis digital, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
“Prestasi tersebut harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Daerah yang mampu menunjukkan tata kelola yang baik di tengah tekanan fiskal layak memperoleh dukungan melalui tambahan anggaran agar pembangunan berjalan lebih optimal,” tegasnya.
Baca Juga:
Menkeu Purbaya Amankan Pendanaan Rp276 Triliun dari AIIB, Bukti Kepercayaan Dunia terhadap Fiskal Indonesia
ISKA Kota Ambon berharap keputusan pempus terkait skema top-up TKD segera ditetapkan sehingga pemda memiliki kepastian fiskal menjaga kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku, khususnya Kota Ambon. (*)
