SAUMLAKI, FordataNews.com – Polemik pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh di Desa Lermatang mulai menyeret persoalan yang lebih besar dalam pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela.
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar bahkan mendesak Pemerintah Pusat mengevaluasi skema pengembangan proyek tersebut dan mengembalikannya dari onshore (darat) ke offshore (lepas pantai).
Desakan itu disampaikan Ketua DPD KNPI Tanimbar, Alex Belay, Kamis (5/11/2026), yang menilai berbagai persoalan di sekitar proyek Blok Masela memperlihatkan belum adanya pola penyelesaian masalah yang menyentuh akar persoalan.
Menurut Belay, polemik pembayaran tanaman tumbuh di Lermatang bukan sekadar persoalan kompensasi vegetasi milik masyarakat. Persoalan tersebut dinilai sebagai bagian dari rangkaian masalah sosial yang berpotensi terus berulang selama pengembangan proyek masih menggunakan skema onshore.
Ia mengkritik pendekatan pemerintah yang dinilai lebih banyak bersifat reaktif, yakni baru bergerak ketika persoalan mencuat dan mendapat tekanan masyarakat.
“Setelah pembayaran tanaman tumbuh selesai, kita akan masuk lagi pada fase persoalan baru. Ini akan berlangsung secara kontinyu karena pola penyelesaian masalah di Lermatang menggunakan pendekatan bagai pemadam kebakaran—hanya menyelesaikan ketika ada api, tanpa pernah menyentuh akar masalah,” ujar Belay.
Kritik KNPI tidak berhenti pada persoalan ganti rugi. Belay juga menyoroti dugaan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi dari proyek yang memiliki nilai investasi strategis tersebut.
Ia mempertanyakan apakah kehadiran Blok Masela benar-benar membuka kesempatan yang adil bagi masyarakat lokal atau justru hanya memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu.
Belay mengungkapkan adanya dugaan pembagian proyek pekerjaan yang hanya menyasar kelompok tertentu. Selain itu, proses perekrutan tenaga kerja juga disinyalir kuat sarat nepotisme.
“Mulai dari dugaan bagi-bagi proyek pelaksanaan yang ditengarai hanya menyasar kelompok tertentu, hingga proses perekrutan tenaga kerja yang disinyalir kuat sarat akan nepotisme. Pada akhirnya, yang menjadi korban adalah masyarakat Tanimbar sendiri,” tegasnya.
INVESTASI BESAR, JANGAN MASYARAKAT HANYA JADI PENONTON
Bagi KNPI Tanimbar, besarnya investasi dan status Blok Masela sebagai PSN tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan keadilan sosial di daerah penghasil.
Menurut Belay, masyarakat Tanimbar semestinya menjadi bagian dari penerima manfaat utama, bukan sekadar menyaksikan aktivitas investasi dan pembangunan yang berlangsung di wilayah mereka.
Jika persoalan kompensasi, kesempatan kerja, hingga distribusi proyek tidak ditangani secara transparan dan berkeadilan, potensi konflik sosial dikhawatirkan semakin membesar.
Atas dasar itu, KNPI mendorong Pemerintah Pusat mengkaji kembali skema onshore dan mempertimbangkan pengembalian pengembangan Blok Masela ke offshore sebagaimana rancangan awal.
Belay menilai opsi tersebut perlu dipertimbangkan sebagai langkah untuk mengurangi potensi gesekan sosial di tingkat lokal sekaligus menjaga keberlanjutan investasi dan percepatan operasional proyek.
“Opsi paling ideal untuk mempercepat seluruh proses investasi dan operasional Blok Masela tanpa hambatan konflik sosial di tingkat lokal adalah kembali ke offshore,” pungkasnya.
Desakan KNPI ini menjadi peringatan bahwa keberhasilan Blok Masela tidak cukup hanya diukur dari besarnya investasi dan target produksi gas. Pemerintah juga dituntut memastikan bahwa masyarakat lokal memperoleh perlindungan, kesempatan, dan manfaat ekonomi secara adil.
Baca Juga:
Warga Lermatang Hentikan Aktivitas di Lokasi Blok Masela dan Tutup Rumah Kidabela
Warga Lermatang Hentikan Aktivitas di Lokasi Blok Masela dan Tutup Rumah Kidabela
Sebab, proyek yang dibangun atas nama kepentingan strategis nasional tidak semestinya justru meninggalkan persoalan sosial berkepanjangan bagi masyarakat di daerah tempat proyek itu berada. (*)
