SAUMLAKI, FordataNews.com – Polemik penentuan lokasi pembangunan rumah sakit melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar perlu dilihat secara utuh.
Pasalnya, program yang diperkirakan bernilai sekitar Rp200 miliar tersebut bukan diperuntukkan bagi pembangunan rumah sakit baru dari nol, melainkan peruntukkannya bagi pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit yang telah beroperasi.
Penegasan ini disampaikan Direktur RSUD dr. P. P. Magretti, dr. Felisitas Rante, Sp.Rad, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/11/2026).
Menurut Felisitas, terdapat prinsip mendasar dalam pelaksanaan program PHTC yang perlu dipahami masyarakat maupun para pemangku kepentingan daerah, yakni konsep pengembangan rumah sakit (hospital development), bukan pembangunan fasilitas kesehatan baru tanpa didahului keberadaan rumah sakit yang sudah beroperasi.
“Kalau ada kata pengembangan, berarti sudah ada rumah sakit sebelumnya dan kemudian hanya dikembangkan. Bukan membangun sebuah rumah sakit lagi dari nol,” tegasnya.
Ia menjelaskan, program PHTC merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat yang mencakup sejumlah bidang, termasuk pembangunan dan pengembangan fasilitas rumah sakit. Karena itu, keberadaan bangunan rumah sakit yang sudah beroperasi menjadi salah satu prinsip penting dalam pelaksanaannya.
Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Tanimbar, RSUD dr. P. P. Magretti yang saat ini beroperasi di kawasan Ukurlaran-Lauran dinilai telah memenuhi prinsip tersebut.
Felisitas menerangkan, pengembangan dapat dilakukan dengan menambahkan berbagai fasilitas dan layanan medis untuk menutupi kekurangan pelayanan kesehatan yang selama ini masih dihadapi masyarakat Tanimbar.
“Untuk di daerah Lauran, sudah ada bangunan eksisting seperti RSUD dr. P. P. Magretti ini yang sudah beroperasi. Itu prinsipnya,” jelasnya.
Ia bahkan menyebutkan, pembangunan di wilayah Saumlaki pada prinsipnya bukan sesuatu yang tidak memungkinkan. Namun, harus terlebih dahulu tersedia bangunan rumah sakit dengan pelayanan yang telah berjalan sebagaimana kondisi RSUD Magretti saat ini.
“Apabila kita di Saumlaki boleh-boleh saja, tetapi harus lebih dulu membangun eksisting pelayanan yang sudah berlangsung kurang lebih seperti yang ada di Lauran ini. Setelah itu barulah pembangunan melalui program PHTC bisa ditambahkan,” ungkapnya.
Untuk Pengembangan, Bukan Rumah Sakit Baru
Menanggapi besaran anggaran yang selama ini menjadi perhatian publik, Felisitas mengungkapkan bahwa angka sekitar Rp200 miliar masih merupakan estimasi dalam tahap perencanaan.
Ia menegaskan, anggaran tersebut diarahkan untuk pengembangan RSUD dr. P. P. Magretti, bukan membangun rumah sakit baru yang berdiri sendiri di luar rumah sakit yang telah ada.
“Angka yang katanya Rp200 miliar itu masih bersifat sementara, karena masih dalam tahap perencanaan. Angka fix-nya bisa saja berada di sekitar nilai itu,” katanya.
Dengan demikian, menurut Felisitas, perlu diluruskan pemahaman mengenai rencana program tersebut agar tidak menimbulkan persepsi seolah-olah pemerintah sedang merencanakan pembangunan rumah sakit lain di luar RSUD dr. P. P. Magretti.
“Jadi bukannya wacana adanya lagi pembangunan rumah sakit lainnya selain RSUD dr. P. P. Magretti. Tetap nama yang sama dan hanya dilakukan pengembangan,” tandasnya.
Dari sisi ketersediaan lahan, ia mengungkapkan bahwa kawasan RSUD dr. P. P. Magretti di Ukurlaran-Lauran memiliki luas keseluruhan sekitar 5 hektare. Namun, lahan yang saat ini telah dimanfaatkan untuk bangunan rumah sakit baru sekitar 2,3 hektare.
Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam rencana pengembangan fasilitas rumah sakit ke depan.
Kanker, Jantung, Stroke hingga Cuci Darah Ditargetkan Terlayani di Tanimbar
Lebih jauh, Felisitas menjelaskan bahwa pengembangan RSUD Magretti nantinya diarahkan untuk menghadirkan layanan KJSU-KIA, yakni penguatan pelayanan kesehatan untuk Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak.
Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Kesehatan RI untuk memperkuat pemerataan mutu pelayanan kesehatan, khususnya terhadap kelompok penyakit yang berkontribusi besar terhadap angka kematian dan pembiayaan kesehatan.
Jika pengembangan tersebut terealisasi, masyarakat Tanimbar diharapkan dapat memperoleh berbagai layanan medis spesialistik tanpa harus selalu dirujuk ke luar daerah.
Layanan yang ditargetkan antara lain operasi jantung, cuci darah atau hemodialisis, pelayanan saraf, pengobatan kanker melalui kemoterapi, pemeriksaan menggunakan CT Scan, hingga peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Felisitas menyoroti persoalan pasien gagal ginjal di Tanimbar yang selama ini harus menghadapi keterbatasan fasilitas pelayanan. Tidak sedikit pasien yang terpaksa dirujuk ke Ambon, Makassar, bahkan Jakarta demi mendapatkan pelayanan cuci darah dan penanganan medis lanjutan.
“Di Tanimbar ini banyak pasien menderita gagal ginjal yang kemudian dibutuhkan cuci darah. Kenyataannya, untuk kebutuhan tersebut saja orang Tanimbar akhirnya harus dirujuk ke luar daerah seperti Ambon, Makassar, dan bahkan ke Jakarta,” tuturnya.
Karena itu, ia berharap pengembangan RSUD Magretti dapat menjadi jawaban atas kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.
“Kedepannya, jika sudah dilakukan pengembangan pada RSUD Magretti, orang Tanimbar tidak lagi berobat ke luar,” harapnya.
Saat ini, RSUD dr. P. P. Magretti telah berada pada tingkat Madya. Pengembangan melalui program PHTC diharapkan dapat meningkatkan kapasitas rumah sakit sekaligus memperluas jangkauan pelayanan kesehatan spesialistik bagi masyarakat.
Soal Penentuan Lokasi, Direktur: Itu Kewenangan Bupati dan DPRD
Di tengah berkembangnya pembahasan mengenai lokasi pelaksanaan program tersebut, Felisitas memilih tidak masuk terlalu jauh dalam polemik penentuan lokasi antara kawasan Ukurlaran-Lauran dan alternatif lokasi lainnya.
Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai penetapan lokasi bukan merupakan kewenangan direktur rumah sakit.
“Terkait dengan pemerintah daerah dan DPRD tentang penentuan lokasi itu bukan tugas dan kewenangan saya untuk memberikan jawaban. Jawaban itu harus diberikan oleh bupati dan DPRD,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memperjelas batas kewenangan manajemen rumah sakit dalam pembahasan program strategis tersebut. Direktur RSUD Magretti memberikan penjelasan dari aspek teknis pengembangan pelayanan, sementara keputusan politik dan kebijakan mengenai penentuan lokasi berada pada pemerintah daerah bersama DPRD.
Kini, yang menjadi perhatian publik bukan sekadar di mana program bernilai sekitar Rp200 miliar itu akan dilaksanakan, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah memastikan setiap keputusan benar-benar sejalan dengan prinsip program, kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, kesiapan infrastruktur, serta kepentingan seluruh warga Kepulauan Tanimbar.
Baca Juga:
Jangan Bangun Rumah Sakit di Pinggiran, DPRD KKT Desak Kemenkes Lirik Pusat Kota Saumlaki
Jangan Bangun Rumah Sakit di Pinggiran, DPRD KKT Desak Kemenkes Lirik Pusat Kota Saumlaki
Lihat Juga:
Jangan Habiskan APBD untuk Tanah Mahal, ALTAR Desak RS Baru Dibangun di Lauran
Jangan Habiskan APBD untuk Tanah Mahal, ALTAR Desak RS Baru Dibangun di Lauran
Referensi:
RSUD Magretti Resmi Pindah ke Gedung Baru, Harapan Baru Pelayanan Kesehatan Tanimbar Dimulai
RSUD Magretti Resmi Pindah ke Gedung Baru, Harapan Baru Pelayanan Kesehatan Tanimbar Dimulai
Sebab, pembangunan fasilitas kesehatan bukan sekadar proyek fisik bernilai besar. Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa investasi negara tersebut benar-benar menghadirkan akses pelayanan medis yang lebih dekat, berkualitas, dan mampu menyelamatkan nyawa. (*)







