BEIJING, FordataNews.com — Indonesia membuka peluang besar bagi investor Tiongkok untuk memperkuat sektor energi terbarukan nasional, seiring ambisi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp) dan percepatan transisi menuju energi bersih.
Peluang investasi tersebut semakin terbuka melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang membutuhkan total investasi mencapai Rp2.967 triliun atau sekitar 1,25 triliun yuan.
Dari total kebutuhan tersebut, sekitar 73 persen investasi sektor pembangkitan listrik terbuka bagi produsen listrik swasta atau Independent Power Producers (IPP).
Potensi strategis ini menjadi sorotan dalam forum China RE Invest Indonesia 2026 yang digelar Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing bersama Tenggara Strategics dan CSIS Indonesia, Senin (2/11/2026).
Forum tersebut mempertemukan pemerintah Indonesia, PT PLN (Persero), perusahaan energi terbarukan Tiongkok, investor, serta lembaga keuangan untuk membahas percepatan investasi dan penguatan kemitraan dalam transisi energi nasional.
Duta Besar RI untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun, dalam sambutan pembuka menegaskan pentingnya peran Tiongkok dalam pengembangan energi terbarukan Indonesia, mulai dari pembangunan pembangkit, penguatan jaringan transmisi hingga modernisasi sistem kelistrikan.
Namun, Djauhari menekankan bahwa investasi tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan infrastruktur energi. Investasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong transfer teknologi, memperkuat keterlibatan industri lokal, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
RUPTL Buka Peluang Investasi Infrastruktur Listrik
Selain pengembangan pembangkit energi terbarukan, Indonesia juga menawarkan peluang besar pada pembangunan infrastruktur transmisi dan gardu induk.
Berdasarkan RUPTL 2025–2034, PLN merencanakan pembangunan hampir 48.000 kilometer jaringan transmisi tambahan serta gardu induk baru dengan kapasitas sekitar 108.000 megavolt-ampere (MVA).
Pengembangan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung integrasi sumber energi terbarukan sekaligus memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional.
Executive Vice President Perencanaan Strategis Pembangkitan Direktorat Manajemen Pembangkitan PLN, Parulian Noviandri, memaparkan arah dan prioritas pengembangan ketenagalistrikan Indonesia dalam forum tersebut.
Kebutuhan investasi juga semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan pembangunan pusat data (data center).
Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi digital akan membutuhkan pasokan energi yang semakin besar dan andal.
Menurutnya, energi terbarukan menjadi fondasi penting dalam menjaga daya saing ekonomi Indonesia di masa depan.
Investor Tiongkok Soroti Peluang dan Tantangan
Dari sisi Tiongkok, Prof. Gu Baihe dari Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences (CAS), serta Zhou Kai, General Manager Departemen Manajemen Pasar dan Investasi Kantor Pusat Regional Asia Tenggara China Energy International Group, berbagi pengalaman mengenai percepatan transisi energi.
Keduanya menekankan pentingnya dukungan infrastruktur ketenagalistrikan yang kuat, konsistensi kebijakan, serta mobilisasi investasi berkelanjutan dalam pengembangan energi terbarukan.
China Energy International Group juga menyatakan besarnya potensi kerja sama dengan Indonesia, khususnya dalam perencanaan sistem ketenagalistrikan, pembangunan proyek energi terbarukan, dan investasi strategis.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih menjadi perhatian investor, di antaranya jaringan listrik yang belum terintegrasi secara optimal, persoalan pengadaan lahan, kepastian regulasi, perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA), serta risiko fluktuasi nilai tukar mata uang.
Aspek-aspek tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Enam MoU, Komitmen Awal Rp150 Miliar
Forum China RE Invest Indonesia 2026 juga ditandai dengan penandatanganan enam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di bidang pengolahan sampah, kecerdasan buatan, perdagangan, dan investasi. Kesepakatan tersebut mencatat total komitmen awal sekitar Rp150 miliar.
Sejumlah narasumber turut membahas berbagai aspek pendukung investasi, termasuk pengelolaan risiko keuangan, pemanfaatan transaksi mata uang lokal (local currency transaction), insentif fiskal, serta kepastian hukum dan regulasi.
Pembahasan menghadirkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Beijing, Yulian Wihantoro, Direktur Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) Beijing, Rizaldi Indra Janu, serta Humphrey S. Djemat dari Gani Djemat and Partners.
Menutup forum, Wakil Duta Besar RI, dr. Irene, M. Han, berharap pertemuan tersebut menjadi langkah awal lahirnya proyek-proyek kerja sama konkret yang memberikan manfaat bagi kedua negara.
KBRI Beijing, katanya, siap memfasilitasi minat perusahaan Tiongkok untuk menjajaki peluang bisnis dan investasi di berbagai sektor strategis Indonesia.
Forum tersebut juga dilanjutkan dengan pertemuan bisnis secara langsung (one-on-one meeting) bersama PT PLN (Persero) guna menjajaki peluang kerja sama lebih lanjut.
Sebagai salah satu sumber investasi asing terbesar bagi Indonesia, Tiongkok memiliki keunggulan teknologi dan kapasitas produksi global dalam panel surya, baterai, serta berbagai teknologi energi terbarukan.
Kombinasi kemampuan teknologi dan sumber daya keuangan Tiongkok dengan potensi energi terbarukan Indonesia yang melimpah dinilai menjadi modal kuat untuk memperluas kemitraan bilateral.
Baca Juga:
Musik Timur Guncang Beijing, 6.000 Pengunjung Larut dalam Indonesia Fair 2026
Musik Timur Guncang Beijing, 6.000 Pengunjung Larut dalam Indonesia Fair 2026
Dengan kebutuhan investasi yang mencapai ribuan triliun rupiah, tantangan berikutnya bagi Indonesia adalah memastikan peluang tersebut benar-benar diwujudkan menjadi proyek nyata yang memperkuat ketahanan energi, mendorong industri dalam negeri, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. (*)
