SHANGHAI, FordataNews.com – Pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sepakat memperkuat kemitraan ekonomi strategis melalui peningkatan kerja sama di bidang perdagangan, investasi, pengembangan kawasan industri, ekonomi digital, energi terbarukan, hingga penguatan kerja sama ekonomi regional.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dengan Menteri Perdagangan RRT, Wang Wentao, di Shanghai, Jumat (17/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Airlangga menegaskan bahwa hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok memiliki karakter yang saling melengkapi sehingga perlu diarahkan pada kerja sama yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
“Indonesia dan RRT memiliki struktur ekonomi yang saling melengkapi. Kerja sama ke depan perlu diarahkan pada peningkatan nilai perdagangan yang lebih seimbang, investasi yang berkualitas, transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan kapasitas industri nasional,” ujar Airlangga.
Menurutnya, Tiongkok hingga kini masih menjadi mitra dagang terbesar Indonesia. Sepanjang 2025, nilai perdagangan kedua negara mencapai USD154,6 miliar, dengan tren pertumbuhan rata-rata 7,24 persen selama periode 2021-2025.
Di sektor investasi, Tiongkok juga menempati posisi tiga besar investor asing di Indonesia. Pada 2025, realisasi investasi dari negeri Tirai Bambu itu mencapai hampir USD8,1 miliar atau sekitar 13 persen dari total investasi asing yang masuk ke Indonesia.
Investasi tersebut tersebar pada sektor industri pengolahan, perdagangan, energi, properti, transportasi, dan pergudangan.
TCTP Didorong Masuk Tahap Implementasi
Dalam pembahasan kerja sama Two Countries Twin Parks (TCTP), Airlangga menyoroti pentingnya percepatan implementasi berbagai nota kesepahaman yang telah disepakati kedua negara.
Hingga saat ini, sebanyak 30 Nota Kesepahaman (MoU) telah ditandatangani dengan estimasi nilai investasi mencapai sekitar Rp37,1 triliun.
Pemerintah Indonesia mendorong seluruh kesepakatan tersebut segera diwujudkan menjadi proyek investasi nyata, termasuk melalui pembentukan joint venture antara pelaku usaha Indonesia dan Tiongkok.
“Berbagai Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani perlu segera ditindaklanjuti menjadi investasi nyata. Kami juga mendorong pembentukan joint venture agar kerja sama TCTP dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih konkret,” tegas Airlangga.
Indonesia juga mengusulkan perluasan kawasan yang masuk dalam skema TCTP guna membuka peluang investasi yang lebih luas serta memperkuat konektivitas kawasan industri di berbagai daerah.
Dorong Perdagangan Lebih Berimbang
Selain memperkuat investasi, Indonesia juga mendorong hubungan perdagangan yang lebih seimbang melalui perluasan akses pasar bagi produk nasional, peningkatan ekspor produk bernilai tambah, hilirisasi industri, dan investasi yang berorientasi ekspor.
Dalam konteks tersebut, Airlangga menyebut Danantara Indonesia diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam menarik investasi berkualitas dari Tiongkok, sekaligus memperkuat rantai pasok industri nasional, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan proyek-proyek prioritas.
Undang Berinvestasi di Energi Surya
Pada sektor energi, Airlangga mengundang perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk memperbesar investasi dalam pengembangan energi baru terbarukan, khususnya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya yang ditargetkan Presiden RI mencapai kapasitas 100 gigawatt.
Ia mengapresiasi keberhasilan kerja sama pembangunan PLTS Terapung Cirata, yang dinilai menjadi bukti kuat potensi kolaborasi kedua negara dalam mendukung transisi energi dan pengurangan emisi karbon.
Pemerintah juga mendorong penguatan industri panel surya nasional agar memiliki rantai pasok yang semakin lengkap dan terintegrasi di dalam negeri.
Minta Dukungan Sekretariat RCEP
Dalam isu kerja sama ekonomi kawasan, Indonesia meminta dukungan Tiongkok terhadap pembentukan Sekretariat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang diusulkan berkedudukan di Indonesia.
Menurut Airlangga, keberadaan sekretariat permanen akan memperkuat koordinasi antarnegara anggota, meningkatkan implementasi perjanjian, serta mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas RCEP oleh pelaku usaha.
Indonesia juga mengusulkan pengembangan RCEP 3.0 agar mampu menjawab tantangan perdagangan global, transformasi digital, perubahan rantai pasok dunia, serta memperkuat integrasi ekonomi kawasan.
Persiapan Menuju APEC 2026
Menjelang penyelenggaraan APEC 2026 di Tiongkok, Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap keketuaan RRT dan berharap momentum tersebut dapat menjadi tonggak baru penguatan hubungan ekonomi kedua negara.
Pemerintah Indonesia mengusulkan agar kedua negara mulai mengidentifikasi berbagai proyek prioritas yang dapat diumumkan saat pertemuan para kepala negara pada APEC 2026.
Menutup pertemuan, Airlangga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kepastian kebijakan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor internasional.
Baca Juga:
Menkes RI Dorong Kerja Sama Kesehatan dengan Tiongkok
Menkes RI Dorong Kerja Sama Kesehatan dengan Tiongkok
“Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga kepastian kebijakan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kami berharap pertemuan ini dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama dan proyek yang konkret sehingga memberikan manfaat seimbang dan saling menguntungkan bagi kedua negara,” pungkas Airlangga. (*)
