SAUMLAKI, FordataNews.com – Setelah berlarut-larut tanpa kepastian hingga memicu penghentian sementara aktivitas di kawasan 662 hektare lokasi pengembangan proyek LNG Blok Masela, pembayaran kompensasi tanaman tumbuh milik masyarakat Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), kini mulai menemukan titik terang.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar memastikan hasil perhitungan nilai ganti rugi tanaman milik warga yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) telah diterima Tim Penyelesaian Dampak Sosial dan Kemasyarakatan (PDSK) Provinsi Maluku.
Hasil penilaian tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada Gubernur Maluku untuk ditetapkan melalui keputusan gubernur sebagai landasan resmi pembayaran kompensasi kepada masyarakat terdampak.
Sekretaris Daerah (Sekda) KKT, Brampi Moriolkossu, mengungkapkan bahwa proses administrasi kini sedang dipercepat agar penyelesaian pembayaran tidak kembali mengalami keterlambatan.
“Hasil perhitungan dari KJPP sudah diterima oleh Tim PDSK Provinsi. Saat ini kami sedang menyiapkan rekomendasi kepada Bapak Gubernur agar segera ditetapkan melalui keputusan gubernur terkait kepastian pembayaran,” ungkap Brampi saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).
Ia bahkan memperkirakan keputusan gubernur mengenai penetapan nilai kompensasi tersebut dapat diterbitkan pada November ini. Apabila seluruh tahapan administrasi berjalan tanpa hambatan, pembayaran kepada masyarakat diproyeksikan mulai direalisasikan paling cepat pada pekan ketiga November atau paling lambat akhir bulan.
“Kalau tidak ada halangan, paling cepat itu jatuh pada minggu ketiga bulan ini, paling lambat di akhir bulan November,” tegasnya.
Hasil KJPP Belum Dibuka, Warga Diminta Menunggu
Meski tenggat pembayaran mulai disampaikan, persoalan transparansi nilai kompensasi masih menjadi perhatian. Pasalnya, hingga kini masyarakat belum memperoleh informasi mengenai nominal pasti yang akan diterima untuk tanaman tumbuh mereka.
Brampi menjelaskan, dokumen hasil perhitungan KJPP masih berstatus rahasia negara sehingga belum dapat dipublikasikan sebelum ditetapkan secara resmi melalui keputusan gubernur.
“Dokumen hasil perhitungan KJPP itu masih bersifat rahasia. Nanti masyarakat bisa mengetahuinya secara transparan pada saat penetapan dalam keputusan gubernur,” jelasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan keputusan gubernur sebagai tahapan krusial yang kini dinantikan masyarakat Lermatang. Sebab, diterimanya hasil penilaian KJPP belum otomatis berarti hak kompensasi warga telah dibayarkan.
Masyarakat masih harus menunggu penetapan resmi, kepastian nominal, hingga realisasi pembayaran ke rekening masing-masing penerima.
Penghentian Aktivitas Jadi Peringatan Serius
Perkembangan ini tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kekecewaan masyarakat Lermatang akibat ketidakjelasan pembayaran kompensasi tanaman tumbuh yang terdampak pengembangan proyek LNG Blok Masela.
Sebelumnya, Rabu (4/11/2026) lalu, masyarakat dan pemuda Lermatang mengambil sikap tegas dengan menghentikan sementara aktivitas di kawasan lahan seluas 662 hektare yang dipersiapkan untuk pengembangan proyek tersebut.
Tidak hanya aktivitas di lokasi, operasional Rumah Kidabela yang selama ini difungsikan sebagai ruang komunikasi, pusat informasi proyek, sekaligus wadah pemersatu masyarakat juga ikut dihentikan sementara.
Langkah tersebut merupakan akumulasi kekecewaan warga setelah persoalan pembayaran tanaman tumbuh terus berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian yang konkret.
Bahkan, sehari sebelumnya, perwakilan masyarakat dan pemuda Lermatang telah mendatangi Kantor Bupati KKT untuk meminta penjelasan langsung kepada Sekda Brampi Moriolkossu.
Mereka juga menemui pihak INPEX Masela Ltd guna mendesak agar seluruh aktivitas di kawasan 662 hektare dihentikan sementara sampai hak masyarakat diselesaikan.
Dengan demikian, proyeksi pembayaran pada pekan ketiga hingga akhir November mendatang menjadi momentum penting untuk menjawab keresahan warga sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian dampak sosial proyek nasional tersebut.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengajak masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan seluruh elemen Desa Lermatang untuk tetap menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kelancaran tahapan pekerjaan proyek.
Sekda berharap masyarakat memberikan dukungan terhadap aktivitas INPEX selaku kontraktor utama bersama konsorsium pelaksana agar pekerjaan di lapangan dapat berlangsung aman dan kondusif.
“Harapan kami, masyarakat Desa Lermatang maupun tokoh-tokoh pemuda memberikan dukungan penuh terhadap setiap tahapan pekerjaan yang saat ini dilakukan. Mari bersama-sama kita ciptakan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif demi kelancaran bersama,” pungkasnya.
Namun, dukungan masyarakat terhadap proyek strategis nasional tidak semestinya hanya diukur dari kesediaan mereka menjaga keamanan dan kelancaran pekerjaan di lapangan. Kepastian penyelesaian hak-hak warga terdampak juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Sebab, proyek LNG Blok Masela yang membawa harapan besar bagi masa depan ekonomi Maluku dan Indonesia harus mampu berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak masyarakat lokal.
Kini, masyarakat Lermatang tidak sekedar menunggu janji dan proyeksi waktu. Mereka menantikan bukti nyata berupa keputusan gubernur, keterbukaan nilai kompensasi, dan pembayaran yang benar-benar terealisasi.
Baca Juga:
Warga Lermatang Hentikan Aktivitas di Lokasi Blok Masela dan Tutup Rumah Kidabela
Warga Lermatang Hentikan Aktivitas di Lokasi Blok Masela dan Tutup Rumah Kidabela
Jangan sampai proyek nasional terus bergerak maju, sementara masyarakat yang tanaman dan sumber penghidupannya terdampak justru terus diminta menunggu. (*)
