SAUMLAKI, FordataNews.com – Ketegangan dalam aksi adat sweri yang dilakukan puluhan nelayan di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Senin (30/3/2026), nyaris berujung insiden tak diinginkan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriolkosu, dilaporkan hampir menjadi sasaran amukan salah satu peserta aksi yang diduga berada di bawah pengaruh minuman keras.
Peristiwa tersebut terjadi di tengah suasana yang memanas saat massa menyuarakan tuntutan kompensasi terhadap aktivitas proyek LNG Abadi.
Dalam situasi yang penuh tekanan, seorang oknum peserta aksi tiba-tiba bersikap agresif dan mendekati sosok yang memiliki jabatan birokrasi tertinggi (Pimpinan Tinggi Pratama) di pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi administrasi di Tanimbar ini. Aksi itu dilakukan oknum warga ini dengan gestur yang mengarah pada tindakan kekerasan.
Diduga, tindakan tersebut dipicu karena yang bersangkutan tidak mengenali sosok Sekda yang saat itu hadir langsung untuk memediasi persoalan.
Beruntung, aparat keamanan dan sejumlah tokoh masyarakat sigap menghalau sehingga insiden tersebut tidak berkembang menjadi aksi pemukulan.
Sikap tenang dan penuh pengendalian diri yang ditunjukkan Sekda Brampi Moriolkosu menjadi sorotan. Alih-alih terpancing emosi, ia memilih untuk memaafkan tindakan tersebut demi menjaga suasana tetap kondusif.
Pendekatan humanis ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah yang hadir langsung di tengah masyarakat untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi nelayan, tanpa memperkeruh keadaan.
Di sisi lain, aparat kepolisian dari Polres Kepulauan Tanimbar juga bergerak cepat mengendalikan situasi. Wakapolres Kepulauan Tanimbar, Kompol Wilhelmus B. Minanlarat, bahkan turut berada di garis depan pengamanan dan nyaris terkena lemparan batu saat ketegangan memuncak.
Aksi sweri yang menyasar aktivitas di shelter milik PT Taka Hydrocore Indonesia yang merupakan kontraktor pihak ketiga INPEX Ltd, memang berlangsung dengan tensi tinggi.
Massa nelayan memblokir akses sebagai bentuk protes atas kompensasi yang belum direalisasikan sejak 2024.
Namun, melalui mediasi yang difasilitasi pemerintah daerah bersama unsur terkait, dialog akhirnya tercapai meski berlangsung alot.
Nelayan mengajukan tuntutan kompensasi sebesar Rp10 juta per orang, meningkat dari angka sebelumnya yang dinilai tidak lagi relevan.
Pemerintah daerah berkomitmen menyampaikan tuntutan tersebut kepada pihak INPEX Ltd untuk ditindaklanjuti dalam waktu dekat.
Usai proses mediasi, aksi sweri ditutup melalui prosesi adat, menandai kembalinya situasi ke arah yang lebih kondusif.
Aparat keamanan tetap bersiaga guna mengantisipasi kemungkinan perkembangan lanjutan.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa di tengah dinamika sosial yang tinggi, sikap saling menghormati dan pendekatan humanis tetap menjadi kunci dalam meredam konflik.
Baca Juga :
Respons Cepat Polisi Cegah Kericuhan Aksi Sweri di Lermatang, Wakapolres Kepulauan Tanimbar Hampir Jadi Sasaran Lemparan
Sikap memaafkan yang ditunjukkan Sekda Brampi Moriolkosu pun menjadi teladan bahwa ketenangan dan kebijaksanaan mampu menjaga harmoni di tengah situasi sulit. (*)
