AMBON, FordataNews.com – Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Maluku masa bakti 2026–2031 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 15 Juli 2026 resmi ditunda.
Penundaan dilakukan karena Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, harus menjalankan tugas kenegaraan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kepastian penundaan tersebut disampaikan Ketua Panitia Pelantikan, Rohalim Boy Sangadji, dalam konferensi pers di Jonbek Cafe, Kota Ambon, Senin (13/7/2026).
Dalam kesempatan itu, ia didampingi Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Anos Yeremias, bersama sejumlah pengurus partai.
Rohalim menegaskan, penundaan pelantikan sama sekali bukan pembatalan. Menurutnya, keputusan tersebut murni karena adanya agenda kenegaraan yang bersifat mendadak dan menjadi prioritas Ketua Umum Partai Golkar.
“Ketua Umum menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengurus dan kader di Maluku. Beliau juga meminta agar seluruh jajaran tetap menjaga soliditas internal partai sambil menunggu penetapan jadwal pelantikan yang baru,” ujar Rohalim Boy Sangadji.
Ia menjelaskan, DPP Partai Golkar akan segera memberikan arahan mengenai waktu pelaksanaan pelantikan. Sementara itu, panitia di daerah memastikan seluruh persiapan telah hampir rampung sehingga kapan pun jadwal ditetapkan, pelaksanaan dapat langsung dilakukan.
“Secara teknis kami sudah siap. Kapan pun Ketua Umum memerintahkan pelaksanaan pelantikan, panitia siap menjalankannya,“ tegasnya.
Rohalim juga menjelaskan bahwa jadwal pelantikan sebelumnya merupakan usulan dari DPD Partai Golkar Provinsi Maluku yang telah mendapat persetujuan DPP. Namun, karena adanya tugas kenegaraan yang tidak dapat ditinggalkan, Ketua Umum meminta agar jadwal tersebut disesuaikan.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Anos Yeremias, menegaskan bahwa kepengurusan baru merupakan hasil proses yang mengakomodasi berbagai elemen dan kepentingan di internal partai.
Menurutnya, Golkar sebagai partai terbuka telah memberikan ruang kepada berbagai kalangan dalam proses rekrutmen kepengurusan sehingga struktur yang terbentuk diyakini mampu memperkuat konsolidasi organisasi.
Anos mengungkapkan, hingga menjelang jadwal pelantikan, sebanyak 99 persen pengurus telah menyatakan kesiapan untuk dilantik. Konfirmasi tersebut diterima baik melalui surat resmi maupun komunikasi di grup WhatsApp pengurus.
“Kesiapan seluruh pengurus menunjukkan bahwa semangat konsolidasi di internal Partai Golkar Maluku sangat kuat. Penundaan ini tidak mengurangi semangat kami untuk membangun partai,“ katanya.
Lebih jauh, Anos menyebut kepengurusan baru telah disusun dengan orientasi memenangkan kontestasi politik pada Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden, hingga Pemilihan Kepala Daerah mendatang.
Ia mengakui perolehan suara Partai Golkar di Maluku pada Pemilu 2024 belum memenuhi harapan. Karena itu, kepengurusan hasil Musyawarah Daerah (Musda) disusun berdasarkan perhitungan dan proyeksi politik jangka panjang.
“Target jangka pendek kami adalah merebut kembali satu kursi DPR RI dari Daerah Pemilihan Maluku sekaligus memenangkan Pemilihan Presiden. Selanjutnya pada Pileg dan Pilkada 2031, kami optimistis Partai Golkar dapat kembali merebut kursi pimpinan DPRD Provinsi Maluku,“ ujarnya.
Anos menegaskan optimisme tersebut dibangun di atas konsolidasi organisasi yang kuat serta komposisi kepengurusan yang dinilai telah mengakomodasi seluruh kepentingan kader.
Baca Juga:
Musda VI Golkar Tanimbar Digelar, Konsolidasi dan Arah Baru Partai Menguat
Musda VI Golkar Tanimbar Digelar, Konsolidasi dan Arah Baru Partai Menguat
“Kami yakin konfigurasi kepengurusan yang terbentuk saat ini menjadi modal besar bagi Partai Golkar untuk kembali menjadi kekuatan politik utama di Maluku,“ pungkasnya. (*)
