SAUMLAKI, FordataNews.com – Aksi demonstrasi yang digelar oleh gabungan organisasi pemuda di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kamis (9/4/2026), mendapat respons langsung dari pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriolkosu, S.H., menegaskan bahwa berbagai tuntutan yang disuarakan massa pada prinsipnya sejalan dengan langkah dan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal Proyek Strategis Nasional Blok Masela.
Aksi yang diinisiasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Aliansi Tanimbar Raya (ALTAR), dan Forum Cinta Bumi Tanimbar (FCBT) itu sebelumnya mengusung seruan boikot ground breaking proyek INPEX Masela Ltd, dengan alasan masih adanya persoalan mendasar yang belum dituntaskan.
Sekda: Penyelesaian Hak Masyarakat Sedang Berjalan
Usai menerima perwakilan demonstran dalam audiensi, Sekda menjelaskan bahwa salah satu tuntutan utama terkait penyelesaian hak masyarakat, termasuk persoalan lahan, saat ini sedang ditangani secara serius.
Menurutnya, proses tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan pemerintah provinsi melalui tim khusus yang telah dibentuk.
“Penyelesaian hak masyarakat sementara diupayakan secara terpadu bersama pemerintah provinsi,” jelasnya.
Dorong CSR Lebih Adil dan Transparan
Terkait tuntutan pembagian Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan agar dilaksanakan secara adil dan transparan, Sekda menilai hal tersebut sebagai masukan penting.
Ia menegaskan bahwa ke depan penyaluran CSR diharapkan lebih merata dan menyentuh berbagai sektor, mulai dari perguruan tinggi, UMKM, hingga organisasi kemasyarakatan dan pers.
Hal ini, menurutnya, penting agar manfaat proyek tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, tetapi benar-benar berdampak luas bagi masyarakat Tanimbar secara khusus dan Maluku pada umumnya.
Kompensasi Nelayan dan Data Masih Jadi Perhatian
Sekda juga menyoroti persoalan kompensasi bagi nelayan tangkap yang menjadi salah satu tuntutan dalam aksi tersebut.
Ia mengakui masih adanya potensi persoalan ke depan, terutama berkaitan dengan validitas dan kelengkapan data nelayan.
Karena itu, pemerintah daerah akan terus melakukan pembenahan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan konflik baru.
Pemda Siapkan Tenaga Kerja Lokal
Dalam hal kesiapan tenaga kerja, Sekda menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam.
Sejumlah langkah konkret telah dilakukan untuk memastikan tenaga kerja lokal siap bersaing dan terserap dalam proyek.
Beberapa di antaranya adalah pengiriman tenaga kerja untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di Batam serta di Balai Diklat Provinsi Maluku.
Selain itu, pemda juga telah menjalin kerja sama dengan lembaga terakreditasi guna menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
“Sekitar 130 putra-putri daerah juga sedang diupayakan untuk mengikuti program magang sesuai kompetensi, agar memenuhi persyaratan kerja ke depan,” ungkapnya.
Pemberdayaan Masyarakat Harus Lebih Luas
Tak kalah penting, Sekda menekankan bahwa program pemberdayaan masyarakat tidak boleh hanya berfokus pada desa terdampak langsung, tetapi juga perlu menjangkau wilayah lain di sekitar Kota Saumlaki, seperti Desa Sifnana dan Olilit.
Menurutnya, pendekatan ini penting untuk menjaga pemerataan manfaat pembangunan dan mencegah kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Ajak Semua Pihak Bersinergi
Di akhir pernyataannya, Sekda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga sinergi dan mendukung proses pembangunan, termasuk proyek INPEX Masela Ltd.
Ia menegaskan bahwa sebagian besar tuntutan yang disampaikan massa merupakan bagian dari agenda yang memang sedang dikerjakan pemerintah.
“Pada prinsipnya, apa yang disampaikan pendemo sejalan dengan komitmen pemerintah daerah. Hal-hal lain yang masih berupa usulan akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan INPEX dan SKK Migas,” tegasnya.
Aksi Tetap Jadi Catatan Penting
Meski demikian, aksi demonstrasi yang juga berlangsung di Kantor Perwakilan INPEX Masela Ltd, bahkan sempat diwarnai pembakaran ban, menjadi sinyal bahwa harapan publik terhadap transparansi dan keadilan dalam proyek ini sangat tinggi.
Baca Juga:
Nyaris Diserang Saat Mediasi di Lermatang, Sekda Tanimbar Pilih Memaafkan dan Jaga Kedamaian
Nyaris Diserang Saat Mediasi di Lermatang, Sekda Tanimbar Pilih Memaafkan dan Jaga Kedamaian
Pihak INPEX sendiri mengakui berbagai masukan yang disampaikan sebagai bahan evaluasi, terutama terkait transparansi tenaga kerja, CSR, dan keterlibatan pemuda. (*)
