Namrole,Fordatanews.Com _ Kebijakan pergantian Penjabat (Pj) Kepala Desa Oki Lama, Kecamatan Namrole telah menimbulkan polemik.
Pemuda dan masyarakat desa Oki Lama yang tak puas atas pergantian itu melakukan aksi penolakan di gedung DPRD Bursel,Jumat (19/09/2025).
Dalam aksinya di Baileo Rakyat Bursel itu, pokok orasi dari lidah para orator silih berganti ditujukan kepada Pemerintah Daerah yang dinilai tak bijaksana, semena-mena, tidak profesional dan selalu bermain-main dengan aturan.
Usai berorasi sekitar 45 menit, Pukul 12: 15 WIT, masyarakat desa Oki Lama diperkenanan menuju ruang rapat komisi.
Pimpinan dan anggota DPRD Bursel yang sebelumnya telah membatalkan agenda rapat lanjutan pembahasan APBD Perubahan 2025, langsung menemui masyarakat Oki Lama.
–Baca : Bongkar Skandal 300 Juta BPR Modern, DPRD Bursel Setuju Bentuk Pansus
Bongkar Skandal 300 Juta BPR Modern, DPRD Bursel Setuju Bentuk Pansus
AKIBAT BISIKAN TIM SUKSES
Ketua DPRD Ahmad “Madoli” Umasangaji mengapresiasi aksi masyarakat desa Oki Lama, dirinya menyebut aksi ini adalah bentuk penguatan civil society dimana masyarakat mengontrol secara aktif jalannya pemerintahan.
–Baca : Sadis, DPRD Bursel Bongkar Fakta Baru di Sengkarut Pemindahan Dana ASN Ke BPR Modern
Sadis, DPRD Bursel Bongkar Fakta Baru di Sengkarut Pemindahan Dana ASN Ke BPR Modern
Kader Partai kepala Banteng bermoncong putih ini meyakini reaksi masyarakat Oki Lama terjadi karena kebijakan Kabag Pemerintahan tidak sesuai keinginan masyarakat.
Ketua DPRD juga minta agar bupati lebih arif dan bijaksana karena banyak masalah muncul dimana-mana sejak dirinya memimpin Bursel.
” Dari masalah Kepala Desa hingga Kepala Sekolah. Untuk tunjuk Pj Kades jangan hanya ikut bisikan tim sukses, nanti hancur negeri ini”. Kata Madoli.
GANTI INI – GANTI ITU
Sementara itu Anggota DPRD Muhajir Baihasim Bahta memastikan DPRD akan menerbitkan rekomendasi pergantian Kabag Pemerintahan.
” Hari ini pun DPRD akan keluarkan rekomendasi ke Bupati untuk ganti kabag pemerintahan” Tegasnya.
Dia menyebut tidak ada alasan bagi DPRD untuk tidak menanggapi permasalahan ini sebab SK pergantian main loncat pagar dan tidak melalui mekanisme pemerintahan
” SK ini harus ikut aturan main pemerintahan, Harus diperiksa oleh Asisten I, As I paraf baru bawa ke Sekda, Sekda baru lanjut ke Bupati. Bukan dari kabag langsung ke Bupati” Ucap Putera Waitawa ini.
DPRD menurutnya sudah jenuh dengan kebijakan pemerintahan La Hamidi yang memperkeruh suasana.
” Kita sudah bosan, dengan kebijakan-kebijakan yang memperkeruh suasana ini. Pilkada sudah selesai tapi ini apa talalu kong bagara ganti ini, ganti itu” Sebutnya.
Muhajir pun meminta dukungan rakyat agar DPRD bisa secepatnya merumuskan kebijakan pilkades guna mengatasi kekacauan di desa-desa dampak dari penunjukan Pj Kades yang seenak selera kekuasaan dan bisikan timsus
Dirinya meyakini jika pilkades maka masyarakat di desa akan menentukan sendiri pemimpinnya.
” Kalo pilkades maka orang Oki Lama pilih orang orang Oki Lama par jadi kades, orang Waitawa pilih orang waitawa par jadi kades, bukan tunjuk-tunjuk pake SK PJ macam sakarang ini” Ucap Kader Nasdem itu
MESJID DITUTUP WARGA
Anggota DPRD Ibrahim Solisa turut pula memberikan pikirannya. Kader PAN ini menghendaki agar Sekda,Asisten I dan Kabag Pemerintahan turut hadir dalam pembahasan masalah PJ kades Oki Lama.
Dirinya mengusulkan agar pada Sabtu (20/09/2025), Pemda dan DPRD Turun langsung ke Desa yang berada ditapal kecamatan Namrole itu.
” Esok kalo bisa Pemda dan DPRD Turun ke Oki Lama” Ucapnya
Sementara itu Said Ode menegaskan apa yang menjadi keinginan masyarakat Oki Lama akan ditindaklanjuti dan selesaikan secepatnya.
Sedangkan Yacob Dominggus Lesnussa menjelaskan dirinya sudah berkoordinasi dengan Sekda Bursel Hadi Longa Sejak awal, namun Sekda hilang kontak.
” Ini penting makanya saya sejak kemarin-kemarin sudah usulkan ke Sekda untuk panggil Kabag Pemerintahan tapi Sekda sampai sekarang nomornya tidak bisa dihubungi” Ungkap Kader Perindo ini.
Dirinya menegaskan kasus di desa Oki Lama ini harus ditangani secara serius sehingga DPRD sebagai lembaga Legislatif harus bersikap.
Ketua Komisi III DPRD Bursel ini juga menyampaikan sampai sekarang ini tidak ada kegiatan ibadah di mesjid Oki Lama akibat Mesjid itu dipalang.
Sedangkan Ketua Komisi I, Johan Karolus lesnussa berkeinginan agar ketua BPD Oki Lama, pihak Inspektorat, dan PJ kades lama maupun baru harus dihadirkan agar masalah ini clear.
Selain itu kehadiran mereka akan membantu DPRD dalam pengambilan keputusan DPRD yang akomodatif.
TUNTUTAN AKSI
Untuk diketahui masyarakat Oki Lama dalam aksinya, Jumat (19/09/2025) menyampaikan 5 pokok tuntutan yakni Menolak dengan keras surat keputusan pergantian Kepala Desa baru di Oki Lama
Mereka meminta agar surat Keputusan Pejabat Kepala ROING LESNUSSA kembali di aktifkan
Meminta kepada Bupati Buru Selatan untuk memberhentikan Saada Laitupa dari jabatannya sebagai Penjabat Kabag Pemerintahan Bursel
Meminta kepada DPRD Buru Selatan untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati Buru Selatan agar secepat mungkin memberhentikan Saada Laitupa sebagai Kabag Pemerintahan
Serta meminta kepada Badan Inspektorat Bursel agar segera mengaudit mantan Pejabat Kepala Desa Oki Lama IBRAHIM SOLISSA terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa Tahap 1 (satu) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 450.895.20 yang di dalamnya terdapat hak-hak yang tidak terbayarkan sekitar 6 bulan.
Pertemuan lanjutan dengan melibatkan Sekda, Asisten I, Kabag Pemerintahan, Inspektorat, BPD, Kades Lama dan Baru desa Oki Lama dijadwalkan akan dilaksanakan pukul 15:00 WIT usai Sholat Jumat. (*).
