AMBON, FordataNews.com – Rapat Pleno II DPD Partai Golkar Maluku yang digelar Minggu (15/3/2026) menyoroti sejumlah persoalan strategis daerah.
Mulai dari kondisi fiskal pemerintah daerah yang dinilai belum menggembirakan, tingginya angka kemiskinan di Maluku, hingga pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat dalam rencana pengembangan proyek strategis nasional Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Rapat pleno yang dipimpin Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Umar Lessy, didampingi Sekretaris DPD Golkar Maluku, Anos Jeremias, serta dihadiri jajaran pengurus Partai Golkar Maluku periode 2025–2030 itu menegaskan komitmen partai untuk terus berkontribusi dalam mendorong pembangunan daerah.
Dalam forum tersebut, Golkar menilai keterbatasan kemampuan fiskal daerah tidak boleh menjadi penghalang bagi upaya mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus memberikan kontribusi terbaik terhadap pembangunan di daerah ini. Kondisi fiskal memang kurang begitu positif, tetapi di tengah keterbatasan itu kita harus lebih kreatif,” ujar Umar Lessy.
Golkar juga mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif menciptakan iklim investasi yang kondusif di Maluku.
Menurut Lessy, masuknya investasi tidak hanya ditentukan oleh kemudahan perizinan, tetapi juga jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para investor.
“Kita harus mampu mendorong Pemda memberikan ruang yang kondusif bagi masuknya investasi. Banyak peluang investasi yang datang, tetapi faktor keamanan dan kenyamanan juga menjadi hal penting selain perizinan,” tegasnya.
Selain isu investasi, rapat pleno tersebut turut menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Maluku. Kondisi ini dinilai menjadi ironi, mengingat Maluku dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar.
Golkar menilai persoalan tersebut harus menjadi bahan refleksi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk mencari solusi nyata dalam menurunkan angka kemiskinan.
Perhatian khusus juga diarahkan pada rencana groundbreaking proyek raksasa Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
Pemerintah pusat bahkan telah mendorong pemerintah daerah untuk membentuk tim terpadu guna menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan di wilayah tersebut, termasuk pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak.
Menurut Lessy, penyelesaian hak masyarakat harus menjadi prioritas agar proyek strategis nasional tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Prinsipnya kita menyambut baik investasi yang masuk ke Maluku, tetapi hak-hak masyarakat dan kearifan lokal harus tetap dihormati,” ujarnya.
Golkar juga menyoroti pengalaman penyelesaian hak masyarakat di Pulau Nustual. Penetapan nilai apresial tanah sebesar Rp14 ribu per meter persegi dinilai masih memprihatinkan dan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pemilik hak.
Atas persoalan tersebut, DPD Partai Golkar Maluku bahkan telah menyampaikan keberatan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dalam skema pengembangan proyek Blok Masela, terdapat dua lokasi yang direncanakan menjadi fasilitas onshore, yakni Pulau Nustual dan Pulau Yamdena di wilayah Lermatang.
Pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan juga telah memberikan status pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 662 hektare guna mendukung pembangunan fasilitas tersebut.
Baca Juga :
Golkar Maluku Konsolidasi Kekuatan, Umar Lessy Tegaskan Target Tambah Kursi di Semua Tingkatan
Golkar Maluku Konsolidasi Kekuatan, Umar Lessy Tegaskan Target Tambah Kursi di Semua Tingkatan
Golkar berharap proyek strategis nasional itu nantinya tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku, tetapi juga membuka peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja lokal dari seluruh kabupaten dan kota di Maluku. (*)
