SAUMLAKI, FordataNews.com – Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, dr. Juliana Chatarina Ratuanak, menegaskan bahwa pelantikan pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bukan akhir dari proses penataan birokrasi.
Seluruh pejabat yang baru dilantik akan berada dalam pengawasan ketat melalui evaluasi kinerja rutin setiap bulan.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Tanimbar ini usai menghadiri pelantikan 28 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang digelar di Kantor Bupati Kepulauan Tanimbar, Rabu (15/4/2026).
“Kami melakukan evaluasi kinerja setiap bulan, termasuk pada aspek pencegahan korupsi dan standar pelayanan minimum,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa era birokrasi nyaman tanpa target perlahan ditinggalkan. Pemerintah daerah kini menuntut hasil nyata, disiplin kerja, serta pelayanan publik yang terukur.
Juliana mengungkapkan, langkah evaluasi berkala yang diterapkan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil positif.
Salah satunya terlihat dari peningkatan capaian daerah dalam aspek pencegahan korupsi dan standar pelayanan minimum.
“Dari sebelumnya berada di zona merah, kini sudah menjadi zona kuning. Ini menunjukkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang terus kita dorong,” jelasnya.
Perubahan status itu dinilai sebagai indikator bahwa sistem pemerintahan di Tanimbar mulai bergerak ke arah yang lebih sehat, transparan, dan akuntabel.
“Dari sisi pencegahan korupsi, yang awalnya kita urutan ke sebelas sudah berubah ke urutan kelima. Dari sisi Standar Pelayanan Minimum yang tadinya di urutan terakhir, kita menjadi urutan ketiga,“ beber Juliana.
Meski demikian, Wabup dengan background seorang dokter ini menegaskan bahwa capaian tersebut belum cukup dan masih harus terus ditingkatkan.
Menurutnya, kunci utama keberhasilan pemerintahan bukan hanya pada figur pejabat, tetapi pada sistem manajemen organisasi yang berjalan baik dan konsisten.
Capaian itu menurutnya merupakan langkah capaian administrasi dan organisasi pemerintahan yang dibuat sesuai target dan kaidah aturan yang berlaku.
“Organisasi yang sehat ditentukan oleh manajemen dan sistem yang berjalan baik, dan itu kami lakukan secara rutin,” tandasnya.
Pernyataan Wakil Bupati ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh pejabat baru bahwa jabatan bukan sekadar posisi prestise, melainkan tanggung jawab besar yang akan diukur secara nyata melalui capaian kerja.
Baca Juga:
Ricky Jauwerisa Reshuffle Besar-Besaran, 28 Pejabat Dilantik untuk Pacu Masa Depan Tanimbar
Ricky Jauwerisa Reshuffle Besar-Besaran, 28 Pejabat Dilantik untuk Pacu Masa Depan Tanimbar
Dengan pola evaluasi bulanan yang diterapkan, publik kini menaruh harapan agar reformasi birokrasi di Tanimbar tidak berhenti pada seremoni pelantikan, tetapi benar-benar menghadirkan pemerintahan yang bersih, cepat, dan berpihak kepada masyarakat. (*)
