Ambon,Fordatanews.Com._ Pemberitaan yang dimuat Info Maluku News pada 15 November 2025 menuai sorotan tajam dari Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BPKRMI),Maluku.
Pasalnya media tersebut menuliskan nama Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Asri Arman dengan sebutan “La Asri Arman.”
Padahal, dalam dokumen negara, identitas pribadi, maupun komunikasi pemerintahan, nama resmi Bupati SBB itutidak menggunakan awalan “La”.
La Asri Arman yang tertulis itupun memicu tanggapan dari Komandan Wilayah Brigade Masjid BKPRMI Maluku Risman Laduheru.
Dirinya menilai kekeliruan tersebut dapat berdampak pada persepsi publik dan berpotensi menimbulkan multi tafsir, baik soal identitas pribadi Bupati maupun sensitivitas budaya warga SBB.
“Penulisan identitas pejabat publik itu tidak boleh sembarangan. Nama Bupati SBB tidak memakai awalan ‘La’. Kesalahan seperti ini wajib diklarifikasi, karena menyangkut akurasi informasi dan kehormatan pejabat daerah,” tegas Laduheru,Senin (17/11/2025)
SENSITIF BAGI KEBERAGAMAN BUDAYA
Alumnus Program Pascasarjana Unpatti Ambon ini juga menambahkan bahwa unsur nama dan identitas budaya sangat sensitif dalam masyarakat yang majemuk seperti SBB. Awalan tertentu, termasuk “La”, memiliki makna budaya khusus di berbagai daerah di Indonesia. Penyematannya pada nama seseorang tanpa dasar dapat memunculkan salah pengertian yang tidak perlu.
“Kita harus sensitif terhadap keragaman budaya. Media memiliki tanggung jawab menjaga keakuratan, apalagi jika menyangkut identitas yang memiliki makna kultural. Karena itu, Info Maluku News perlu memberikan klarifikasi resmi atas pemberitaan tanggal 15/11/2025 tersebut,”.tegasnya
Sebagai pemerhati publik, Laduheru menekankan bahwa profesionalisme media juga diukur dari kesediaannya mengakui kesalahan.
“Kalau itu benar kesalahan redaksional, maka pihak media wajib mengakuinya, meminta maaf secara terbuka, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ini bukan soal menjatuhkan media, tapi soal menjaga kepercayaan publik,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa langkah koreksi adalah wujud menjaga keharmonisan sosial, terutama di wilayah yang kaya suku dan adat seperti Seram Bagian Barat.
“Media adalah pilar demokrasi. Kita berharap setiap pemberitaan disampaikan dengan akurat agar tidak menimbulkan tafsir negatif. Permintaan maaf dan klarifikasi adalah langkah terbaik demi ketertiban informasi,” tutupnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, redaksi Info Maluku News belum memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi terkait kesalahan penulisan nama tersebut.(*)
