Namrole,Fordatanews.com._ Setelah mendapatkan sorotan yang luas dari masyarakat dan DPD KNPI Maluku terhadap macetnya distribusi BBM pada SPBU Leksula dan Ambalau selama 5 tahun.
— Baca Juga : Anak Buah AHY Dituding Jadi Biang Kerok Kesengsaraan Masyarakat Leksula
— Juga : PERTAMINA Harus Cabut Ijin 2 SPBU Macet Erwin Tanaya Di Bursel
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buru Selatan akan segera menempuh langkah sebagaimana dimungkinkan dalam hak pengawasannya sebagai lembaga legislatif.
Sikap itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Bursel, La Ari Wally, kepada media ini, Sabtu (20/12/2025).
” Dalam fungsi pengawasan maka Komisi II akan segera terbitkan rekomendasi ke Pertamina guna mencabut ijin SPBU Macet di Leksula dan Ambalau” Tegas Kader PKB ini.
Diakuinya persoalan 2 SPBU macet milik Taipan Minyak Pulau Buru Erwin Tanaya ini sudah berdampak secara negatif dalam berbagai aspek pembangunan Bursel.
PICU KRISIS ENERGI DAN INFLASI
Dalam keterangannya, Ari menjelaskan dampak buruk macetnya operasi dua SPBU ini bagi masyarakat dan daerah.
” 2 SPBU ini tidak membantu pembangunan daerah selama 5 tahun terakhir, Dari aspek kedaulatan energi sama sekali tidak ada, rakyat krisis BBM di dua kecamatan itu. Dari aspek ekonomi, lebih parah lagi karena laju inflasi merangkak naik oleh macetnya 2 SPBU ini” Ucap Nahdliyin Muda Dari Kaki Kepala Madan ini.
Dirinya juga menyebut selama ini orang di Kecamatan Leksula dan Ambalau harus cari BBM ke Namrole, akibatnya harga BBM melonjak naik.
Selain itu Ari mengaku kesal sebab alasan macetnya 2 SPBU ini akibat kerusakan Landing (LTC).
“Ini alasan yang tidak rasional bagi DPRD, sebab ada transportir Pertamina, dan masa landing rusak selama 5 tahun ” kesalnya.
Bekas Pengurus Pusat PMII ini mencium pula ada gelagat bisnis yang tak beres dibalik macetnya SPBU Ambalau dan Leksula selama 5 tahun.
Dia menilai ada praktek monopoli yang sengaja mengorbankan rakyat.
” Karena SPBU itu sudah dibangun maka pengusaha lain tak bisa lagi masuk, masalahnya kalau cuma bangun untuk tutup ruang, untuk monopoli bisnis tanpa ada pelayanan kepada masyarakat maka pasti rakyat dan daerah yang dirugikan ” Jelasnya.
Ari juga menilai kemana rimbanya kuota BBM selama 5 tahun ini pada 2 SPBU itu wajib untuk ditelusuri. (*)
