AMBON, Fordatanews.com – Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) mengecam keras sekaligus menolak tegas ekspansi militer dan proyek strategis nasional (PSN) di Papua yang dinilai sebagai alat penindasan negara, perampasan tanah adat, dan kelanjutan kolonialisme internal terhadap rakyat Papua.
Pernyataan disampaikan ketua umum PGI, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty usai sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI di Merauke dari 30 Januari hingga 2 Februari 2026.
Forum ini dihadiri perwakilan dari 105 Sinode Anggota, 30 PGI wilayah di Indonesia serta badan-badan oikoumene dan lembaga-lembaga mitra PGI.
Pendeta Manuputty menegaskan, setelah melakukan kajian dan mendengar suara masyarakat adat Papua, gereja-gereja di Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP), PGI menegaskan menolak program strategis nasional (PSN).
“Gereja-gereja di Indonesia mendukung masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional atau PSN di Tanah Papua,” kata Pdt Jacky dalam pernyataan resmi yang diterima media ini di Ambon, Senin (2/2/2026).
DEMI MARTABAT MANUSIA DAN KEUTUHAN CIPTAAN TUHAN.
Bukan cuma menolak PSN, Pdt Jacky juga secara tegas menyatakan, PGI menolak ekspansi militer di Tanah Papua.
“Gereja-gereja di Indonesia menolak militerisme dan otoritarianisme di Indonesia, dan mendorong penghargaan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Juga seluruh Gereja di Indonesia menolak militerisme dan otoritarianisme di Indonesia, serta mendorong penghargaan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia,” tegasnya.
Dalam pernyataannya ditekankan, deklarasi peserta MPL PGI 2026 di Merauke tersebut demi martabat manusia dan keutuhan ciptaan Tuhan.
Diberitakan sebelumnya oleh awak media, umat Katolik dan Kristen Protestan yang tergabung dalam Solidaritas Merauke melakukan aksi spontan pada acara pembukaan sidang MPL PGI 2026 di GOR Hiad Sai, Merauke, Jumat (30/1/2026).
Dalam aksi spontan itu, Solidaritas Merauke mendesak PGI agar berdiri bersama masyarakat adat sebagai pihak korban untuk melawan PSN dan ekspansi militer di Tanah Papua. (*)
