Ambon,Fordatanews.com._ Dibawah sorotan tema sentral : Kekerasan Berulang, Dimana Tanggung Jawab Pihak Keamanan, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku menggelar Dialog Keamanan dan Ketertiban (Doktrin),Sabtu (13/12/2025).
Kegiatan Doktrin ini menghadirkan Keynod Speaker Rimbo Bugis Ketua Pemuda Muhamadiyah Maluku. Nataniel Elake , Akademisi Kebijakan Publik Program Pasca Sarjana Universitas Pattimura, serta Anggota DPRD Maluku Wahid Laitupa.
Dalam pengantarnya Ketua Rimbo Bugis menekankan Pemuda Muhamadiyah menilai ada upaya untuk membuat konflik terus meledak di tengah-tengah kedamaian masyarakat Maluku.
Rimbo pun melihat banyak persoalan hukum belum bisa ditangani oleh pihak kepolisian. Ditegaskannya pula, kekerasan tak boleh dilawan dengan kekerasan.
PARTISIPASI MASYARAKAT
Akademisi Kebijakan Publik dari Program Pasca Sarjana Universitas Patttimura Dr Nataniel Elake menjelaskan Fungsi negara adalah menjaga ketertiban dan keamanan, fungsi ini kemudian dilaksanakan oleh aparatur pemerintah.Dari sini lahirlah instrumen keamanan negara, misalnya Kepolisian.
Elake melihat banyaknya fenomena gangguan keamanan tidak sebanding dengan upaya pencegahan maupun penuntasannya.
–Baca Juga : Tanggapi Wagub VS Doktor Elake, Tokoh Muda SBB Serukan Pemimpin Harus Jadi Perekat Dan Jaga Stabilitas
— Baca Juga : Tiada Yang Mustahil Bagi Lidah Abdullah Vanath
Meski begitu dia tak sepenuhnya menilai kinerja polisi lambat. Dia berpendapat keberhasilan kinerja kepolisian dalam penanganan suatu kasus turut ditentukan oleh partisipasi masyarakat.
” Polisi mau berhasil itu turut ditunjang oleh masyarakat. akibat kurangnya partisipasi masyarakat pernah terjadi 4 tahun polisi gagal ungkap sebuah kasus kekerasan pada suatu desa, karena semua warga bilang tidak tahu”. Elake mencontohkan.
Sehingga dalam perspektif kebijakan publik, menurut Tanel, sulitnya polisi mengungkap siapa pelaku kekerasan yang marak belakangan ini di Ambon akibat kurangnya partisipasi masyarakat.
” Coba kalau masyarakat kasi informasi tentang orang yang dicurigai pasti ada kemajuan dalam pengungkapannya” kata Bekas Pengurus KNPI Maluku Era Umar Tahir dan Abdullah Tuasikal ini.
Tanel juga menyentil mengenai nama baik lembaga kepolisian. Baginya institusi itu menjadi rusak oleh oknum-oknum yang tidak benar.
Dirinya setuju dengan sikap Pemuda Muhammadiyah Maluku bahwa aparat harus menghentikan kekerasan secara fundamental, tidak boleh melahirkan kekerasan yang baru ditengah masyarakat.
Lelaki peraih gelar doktor dari Universitas Hasanudin Makassar ini menyebut persoalan kemiskinan bisa memicu konflik. untuk itu Elake mendorong pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan harus terarah dan menyentuh akar masalah.
URUSAN PRIBADI JANGAN BAWA SUKU- PENDIDIKAN BERBASIS NILAI KEARIFAN LOKAL
Anggota DPRD Maluku Wahid Laitupa melihat di masyarakat konflik sering terjadi berulang – ulang,
Sebagai politisi, Kader PAN ini menduga berbagai faktor penting bisa menjadi penyebab konflik .
“Sebagai politisi,saya menilai alasan politik bisa menjadi penyebab. Analisa saya bisa disebabkan oleh faktor politik. Bisa juga karena jabatan, bisa juga karena konflik di level elite di daerah ini” ucap Ketua DPW PAN Maluku ini
Laitupa mengakui siapapun tidak bisa terhindar dari konflik didalam kehidupannya.
Terhadap konflik yang sering berulang ini, dia menegaskan tak boleh membawa kelompok dan suku.
” Kalau sekarang ada masalah antara si A dan Si B maka jangan bilang masalah dengan kelompok ini, kampung ini, suku ini. Itu masalah pribadi. Akibat dari bawa nama-nama inilah sehingga konflik meluas, dan terjadi berulang-ulang”. Tegasnya
Sementara itu Guru Besar FKIP Unpatti Ambon Prof Dr Anderson Palinussa yang hadir dalam dialog ini pun turut memberikan masukannya.
Sebagai orang yang besar sebagai aktivis kepemudaan di Maluku, Palinussa menghimbau agar hubungan yang harmonis wajib dibangun.
” Jaman sekarang ini bangun hubungan baik saja dengan semua orang, jangan pandang suku ,agama, golongan biar Maluku ini aman dan lekas berkembang sejajar dengan daerah lain di Indonesia” cetusnya
Dalam pandangannya dari aspek pendidikan, Palinussa melihat sudah seharusnya dikembangkan pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal.
” Saya lihat sekarang anak-anak SMP saja sudah sering tawuran di jalan-jalan, ini artinya model pendidikan kita jangan melupakan nilai-nilai kearifan lokal. Muatan lokal harus ada, supaya orang tahu baku sayang dalam konteks hubungan orang basudara” Tegas Eks Sek KNPI Maluku ini.
MALUKU RAWAN KONFLIK, NEGARA GAGAL LINDUNGI WARGA NEGARA
Dalam dialog ini mengemuka pikiran kritis dari para peserta yang hadir.
Rata-rata menilai maraknya konflik yang terjadi di Maluku sebagai bentuk kegagalan negara dalam melindungi warga negara.
Kamarudin Laitupa misalnya, aktivis ini menilai negara seakan berpesta pora dengan kondisi Maluku yang rawan konflik.
” Saya mau sampaikan, Negara sepertinya senang kalau Maluku ini konflik terus. Makanya ada upaya pembiaran, upaya melanggengkan konflik yang sarat kekerasan ini” tegasnya.
Dia bahkan menilai bila ada konflik akan muncul kelompok yang menyerukan Maluku Damai dan ada juga yang menyerukan Maluku Baku Sayang dan sejenisnya.
Fenomena itu baginya adalah pesan negara yang sengaja disusupkan lewat organisasi ataupun kelompok kepentingan di Maluku.
Untuk diketahui, kesimpulan dari dialog ini akan diformulakan dalam bentuk pikiran rekomendatif kepada pemerintah Daerah Maluku.(*)
