KKT,Fordatanews.com _ Terbitnya AMDAL Blok Masela oleh pemerintah RI disambut positif oleh berbagai pihak.
—Baca Juga : AMDAL Terbit, Blok Masela Melejit
— Juga : Dukung Pengembangan Blok Marsela, Ketua KNPI Tegaskan Pemuda KKT Harus Bersatu
Meski begitu, KNPI KKT juga memberikan beberapa catatan kritis kepada pihak Inpex Ltd. Khususnya masalah hak-hak masyarakat yang belum dituntaskan.
” Kami menegaskan hak-hak masyarakat lokal sampai saat masih diabaikan, keterlibatan tenaga kerja dan Kontraktor lokal sampai Saat Ini masih menjadi polemik serius” Ungkap Ketua DPD KNPI KKT, Lukas Samangun.
Menurutnya, Situasi ini jika dibiarkan akan berpotensi menciptakan diskriminasi, ketimpangan sosial, memicu konflik, dan melanggengkan praktik eksploitasi sumber daya alam tanpa keberpihakan yang nyata pada kesejahteraan masyarakat Tanimbar.
Pihaknya juga sepakat dengan ultimatum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar Inpex mempercepat produksinya.
” Kami sepakat dengan sikap Pemerintah, melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang telah mengultimatum Inpex agar proyek Blok Masela segera berproduksi pada tahun 2029, dengan target groundbreaking (peletakan batu pertama) direncanakan pada Maret 2026 atau awal 2026″ Kata Samangun.
Kata Samangun, Ultimatum ini memberikan sinyalemen serius bahwa hak-hak masyarakat Tanimbar harus segera dituntaskan oleh Inpex.
KEADILAN DAN KEPASTIAN PEMBAGIAN KUE PEMBANGUNAN.
KNPI juga menekanan masalah keadilan dan kepastian pembagian kue pembangunan.
Menurutnya, Ketidakbecusan Inpex dalam menangani hak-hak masyarakat Tanimbar bisa membuat dukungan masyarakat berkurang.
“Kami ingatkan Inpex jangan main-main dengan partisipasi masyarakat. Bisa saja semangat pembangunan berubah menjadi gelombang penolakan” bebernya.
Samangun juga mengajak Pemuda untuk terus menyuarakan persoalan ini sebagai wujud mencintai negeri ini.
Dia menegaskan Tanimbar bukanlah negeri yang diwariskan hanya untuk kelompok tertentu saja, tetapi untuk seluruh masyarakat.(*).
