SAUMLAKI, FordataNews.com – Program Kerja 100 hari yang gencar dikejar Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar kini telah usai dan peroleh hasil yang hampir maksimal.
Progres pencapaiannya diumumkan dalam rapat secara daring yang digelar Pemda Kepulauan Tanimbar bersama sejumlah awak media yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati setempat, Rabu (27/08/2025).
Terdapat total 10 kelompok kerja (Pokja) yang gencar dikejar penyelesaiannya dalam target 100 hari kerja itu.
Pokja pertama, menyelesaikan percepatan pengoperasian RSUD dr. P. P. Magretti di Lauran yang terdiri dari 9 item penyelesaian pekerjaan, diantaranya yakni pembangunan Ruang Mesin Genset dengan pagu anggaran Rp.200 juta dengan capaian 45 persen.
Selanjutnya rehab gedung utama RSUD dengan pagu Rp1,6 milyar lebih dengan capaian 60 persen, penyambungan instalasi air bersih dengan pagu Rp200 juta yang baru mencapai 30 persen.
Berikutnya, penyambungan daya listrik 30 KVA dengan pagu Rp165 juta baru terealisasi 30 persen, penyambungan listrik tahap 1 dengan pagu Rp30 juta telah rampung 100 persen.
Ada juga audit investigasi RSUD baru dengan pagu Rp250 juta lebih telah 100 persen, survey dan pengukuran persimpangan jalan dekat RSUD baru yang telah 100 persen.
Perubahan nama dan lokasi RSUD mencapai 90 persen, serta pelaksanaan Yankes gratis dengan pagu Rp50 juta telah 100 persen.
Pokja kedua, terdapat peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik. Pada Pokja ini, ada pembenahan dan updating DAPODIK terkait usulan pembangunan sarpras pendidikan, penyediaan data putus sekolah pada masing-masing pemdes.
KERJASAMA
Berikutnya, pelaksanaan kerjasama dengan pihak Unpatti dan BGTK dengan pagu Rp200 juta, penataan redistribusi tenaga pendidik, pelaksanaan Lomba Literasi dengan pagu Rp187 juta lebih, semuanya dengan capaian 100 persen, minus pelaksanaan rehab TK Dharma Wanita dengan pagu Rp149 juta lebih yang capaiannya baru 70 persen.
Pokja ketiga, tentang percepatan validasi data peserta BPJS, diantaranya terdapat pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar dengan pagu Rp300 juta.
“Data PBI tahun sebelumnya 14.513 peserta. Setelah verifikasi dan validasi, peserta aktif Penerima Bantuan Iuran sebanyak 4.914 peserta. Sumber datanya dari Dinsos untuk 7 kecamatan,“ jelas Bupati Ricky Jauwerisa.
Selanjutnya terdapat verifikasi dan validasi data PBI APBD dan validasi data peserta Jamkesda dengan data DTKS yang pagunya Rp80 juta baru mencapai 70 persen.
Pokja keempat, ada penyelesaian Program RT Mandiri, diantaranya penyiapan potensi lokal kecamatan dengan pagu Rp50 juta telah 100 persen.
“Pembuatan Virgin Oil Coconut di Desa Awear Rumngeur Kecamatan Wuarlabobar memiliki manfaat bagi kesehatan. Berhasil dan selesai seratus persen,“ ungkap Bupati.
Ada juga restrukturisasi dan reidentifikasi unit-unit usaha potensial dan mendorong BUMDes agar berbadan hukum dengan capaian 11 BUMDes yakni, Manglusi, Arma, Lelingluan, Matakus, Lorwembun, Watidal, Alusi Bukjalim, Wadankou, Elyasa, Ritabel, dan Desa Kandar.
PEMBERDAYAAN
Percepatan realisasi program pemberdayaan ekonomi di setiap OPD dalam mendukung program 100 hari kerja sehingga berikan manfaat positif bagi rakyat juga telah mencapai 100 persen dengan pagu anggaran yang disesuaikan dengan APBDes.
Begitu juga dengan pelaksanaan RT Mandiri pada 11 desa di Kecamatan Wuarlabobar dan 10 desa di Kormomolin dengan lingkup kegiatan sosialisasi RT Cerdas, RT Sehat, RT Bersih, RT Layak Huni, RT Ketahanan Pangan, RT Bahari, dan RT Sapa.
“Dilakukan juga giat pendampingan dan penguatan kapasitas keuangan bagi ASN, petugas BUMDes, Pengurus Kopdes Merah Putih dan UMKM yang bekerjasama dengan OJK. Juga dilakukan monev terhadap pelaksanaan RT Mandiri untuk keberhasilan dan keberlanjutan program,“ jelasnya.
Untuk Pokja kelima, dilakukan percepatan layanan dokumen kependudukan di pusat kecamatan, diantaranya percepatan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan dengan pagu Rp77 juta lebih yang capaiannya 671 persen berdasarkan 5.213 dokumen.
“Peningkatan kualitas layanan Adminduk yang terpusat di kecamatan agar mudahkan masyarakat untuk memperoleh akses pelayanan dan tidak lagi butuh biaya besar dalam pengurusannya,“ pungkas Jauwerisa.
Dilakukan juga penyediaan peralatan perekaman e-KTP bagi pemerintah kecamatan di 10 kecamatan yang ada, dengan pagu sebesar Rp473 juta lebih.
Melakukan pelayanan adminduk berbasis kewenangan desa dengan pagu Rp62 juta lebih yang capaiannya 100 persen, dengan cara pemberian materi pengetahuan dan keterampilan bagi para operator dan kades sebanyak 44 orang di Kecamatan Tanimbar Utara, Wermaktian, dan Selaru.
Akan dilakukan juga pelayanan penerbitan Akte Lahir dan Akte Kematian juga dilakukan dengan pagu sebesar Rp62 juta lebih, dimana kegiatan tersebut akan terlaksana setelah melakukan penyesuaian anggaran pada APBD-P tahun 2025 sehingga dapat membekali Aparatur Desa dalam pelayanan adminduk.
BIMTEK
Selain itu, dilakukan pula Bimtek bagi petugas inovasi lahir mati dengan pagu Rp99 juta lebih, dimana kegiatan tersebut akan terlaksana setelah dilakukan penyesuaian anggaran pad APBD-P 2025.
Tersedianya peralatan pendukung pelayanan administrasi kependudukan yang representatif pada 6 kecamatan dengan pagu anggaran Rp41 juta lebih dengan capaian 100 persen, serta pengadaan komputer dengan pagu Rp51 juta lebih, juga telah 100 persen.
Pokja keenam, ada percepatan penataan Birokrasi dan Kelembagaan dengan 14 item program dengan total pagu anggaran mencapai Rp2 milyar lebih dengan rata-rata pencapaian 100 persen.
Pokja ketujuh, soal percepatan penataan tata kelola Keuangan dan Aset Daerah dengan 5 item program dengan total pagu anggaran sebesar Rp547 juta lebih dan terealisasi hampir 100 persen.
Pokja kedelapan yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan 16 item program. Total pagu anggarannya mencapai Rp5 milyar lebih dengan pencapaian maksimal 100 persen.
KEBERSIHAN
Pokja kesembilan yaitu penataan kebersihan pada Kota Saumlaki dan Kota Larat yang merupakan Kota Kecamatan Tanimbar Utara.
Pada Pokja kesembilan ini memiliki 23 item program dengan total pagu anggaran mencapai Rp12.630.797.117 milyar, dimana progres pekerjaannya mencapai 100 persen, minus pembangunan jalan masuk TPA baru Lorulun yang capaiannya baru 30 persen.
“Untuk akses jalan masuk TPA baru di Lorulun, pagu anggarannya Rp1,5 milyar. Capaiannya baru 30 persen karena terkendala warga di sana sementara berpolemik tentang hak ulayatnya,“ jelas Jauwerisa.
Baca Juga :
Soal Disiplin ASN, Pj. Sekda Tanimbar : Jangan Kira Kita Main-Main !
Untuk Pokja terakhir, tentang percepatan penataan tatanan adat dan lembaga adat dengan 4 item program yang memiliki pagu Rp695 juta yang telah terealisasi hampir 100 persen.
Penyampaian progres 100 hari kerja tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, dr. Juliana Ch. Ratuanak, Penjabat Sekda Brampi Moriolkosu, para Asisten dan pihak Kominfo setempat. (*)
