Ambon,Fordatanews.com _ Persoalan Karbon hutan pulau Seram bersama sepak terjang PT Berlian Berdikari Mandiri, telah menyeret banyak pihak untuk bertanggungjawab secara moral, sosial maupun hukum.
Dalam pandangan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku, Salah satu pihak yang wajib bertanggungjawab penuh adalah Sadali Ie.
Pasalnya tahun 2022,kala PT Berlian Berdikari Mandiri mulai beroperasi. Saat itu, Sadali Ie tengah menjadi Plt Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD KNPI Maluku, Almindes Falantino Syauta, di Ambon, Senin (16/02/2026).
” Sadali Ie Wajib bertanggung jawab dalam masalah dugaan perampokan karbon di hutan pulau Seram, karena tahun 2022. Dia yang jadi Plt Kadis Kehutanan Provinsi Maluku” Tegas Almindes.
Bekas Ketua GMKI Cabang Ambon ini pun melihat ada upaya cuci tangan yang dimainkan oleh Sadali Ie.
“Dia mulai cuci tangan saat masalah ini mengemuka ke ruang publik, dia bungkam seolah-olah tak berdosa” Ucapnya.
Almindes mengingatkan bahwa PT Berlian Berdikari Mandiri belum memiliki ijin tetap tapi berani beroperasi pada 2022 hingga saat ini, menandakan bahwa ada bekingan kuat dari pihak Dinas Kehutanan Maluku.
Apalagi menurutnya, setelah fakta beredar bahwa pihak dinas Kehutanan menyebut PT Berlian Berdikari Mandiri cuma punya persetujuan komitmen dalam beroperasi di rimba Nusa Ina, maka peran utama tahun 2022 sudah bisa dipastikan.
Untuk diketahui, persoalan Transaksi Karbon Hutan Pulau Seram mengemuka setelah Aktivis Gerard Wakanno membuka hasil investigasinya pada 6 Februari 2026.
Dalam investigasi itu, Nama PT Berlian Berdikari Mandiri dan Dinas Kehutanan Maluku menjadi sorotan. (*)
