SAUMLAKI, FordataNews.com – Menjelang pelaksanaan Green Mining Dialog (GMD) 2025 di Elisabeth Hotel – Ambon pada Senin, 15 Desember 2025, muncul suara keras dari Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kepulauan Tanimbar, Doljer Unawekla.
Ia menegaskan bahwa forum ini harus menjadi momentum koreksi bagi pemerintah agar lebih berpihak pada rakyat, bukan tunduk pada kepentingan korporasi besar, terutama dalam isu pengelolaan Blok Masela.
GMD 2025 yang digagas DPD KNPI Maluku itu mengangkat tema “Akselerasi Pembangunan Daerah: Sinergi Pemuda dalam Optimalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat yang Ramah Lingkungan, Inklusif, dan Sadar Budaya”.
Dialog tersebut akan mempertemukan pemerintah, DPRD, akademisi, aktivis lingkungan, hingga tokoh adat untuk membahas masa depan pertambangan berkelanjutan di Maluku.
Salah satu fokus utama dialog ialah operasional Blok Migas Abadi (Blok Masela) yang berada di kawasan Kepulauan Tanimbar.
Doljer menegaskan bahwa pemuda harus berdiri di garis depan untuk memastikan setiap aktivitas industri besar berjalan dengan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap nilai adat Tanimbar.
“Dialog ini tidak boleh berhenti sebagai wacana. Blok Masela harus dijalankan secara ramah lingkungan, menjaga ekosistem Tanimbar, dan tidak menyingkirkan nilai-nilai adat Duan Lolat yang menjadi identitas masyarakat kami,” tegas Doljer, Kamis (11/12/2025).
Ia menilai, pemuda Maluku harus tampil berani dalam memperjuangkan model pertambangan hijau yang memberi manfaat nyata bagi generasi kini dan mendatang.
GMD 2025, kata dia, harus menjadi titik awal lahirnya komitmen bersama antara pemuda, pemerintah, dan investor.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh terus terjebak dalam politik kompromi dengan korporasi, terutama terkait Blok Masela.
Ia mengingatkan banyak proyek besar di Indonesia runtuh akibat politik transaksional dan lemahnya keberpihakan pemimpin terhadap masyarakat adat.
“Jika pemerintah lebih mendengar korporasi daripada masyarakat adat, itu adalah pengkhianatan terhadap Tanimbar. Pemuda tidak akan diam,” ujarnya tegas.
Doljer menekankan bahwa Blok Masela bukan ruang eksperimen politik dan tidak boleh menjadi alat tawar-menawar kekuasaan.
Adat Duan Lolat, katanya, bukan ornamen seremonial, melainkan fondasi kehidupan sosial-politik masyarakat Tanimbar yang wajib dihormati oleh negara maupun investor.
“Kami tidak ingin ada elite politik yang menjual Tanimbar atas nama investasi. Blok Masela harus dikawal dengan kepala tegak, bukan kepala menunduk,” katanya.
Di forum GMD 2025 nanti, DPD KNPI Kepulauan Tanimbar akan menyerukan pembentukan “Meja Politik Baru”.
“Wadah permanen yang melibatkan pemuda, tokoh adat, dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh keputusan strategis terkait Blok Masela dibuat secara transparan dan tidak memicu konflik kepentingan,“ imbuhnya.
Doljer menegaskan, pemerintah harus memiliki posisi politik yang jelas, yakni melindungi masyarakat sebelum mengatur investasi, menjaga adat sebelum membicarakan ekonomi, serta memastikan kelestarian lingkungan sebelum menghitung keuntungan.
Ia berharap GMD 2025 menjadi penegasan bahwa pemuda Maluku, khususnya Tanimbar, tidak bersedia menjadi sekadar objek pembangunan, tetapi menjadi subjek yang menentukan arah masa depan di tanah mereka sendiri.
Baca Juga :
Dinilai Ingkar Janji, GMKI-GMNI dan KNPI Tolak Kedatangan Presiden INPEX di Tanimbar
Dinilai Ingkar Janji,GMKI-GMNI Dan KNPI Tolak Kedatangan Presiden INPEX Di Tanimbar
“Bagi KNPI, Blok Masela bukan sekadar proyek migas. Ini adalah ujian politik bagi keberanian negara dalam memperlakukan wilayah timur,” tutup Sekretaris DPD KNPI Tanimbar ini. (*)
