NAMROLE, FordataNews.com – Rapat Lintas Komisi DPRD Buru Selatan dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan,Rabu (20/08/2025) benar-benar menjadi arena penghakiman.
Tak ada satu pun aplaus ataupun apresiasi bagi kinerja Plt Eselon II berpangkat/ Golongan 3D itu.
Yang ada dan tersaji ialah segudang kritik tajam dengan nada getir berbalut amarah para wakil rakyat.
Kegeraman DPRD ini muncul setelah kebijakan tak prosedural sang Kadis memutasikan para Kepala Sekolah se-Buru Selatan.
Dari ruang rapat di lantai II Gedung Parlemen Buru Selatan itu, satu demi satu wakil rakyat yang hadir menghujaninya dengan aneka pertanyaan.
Mulai dari Bernadus Wamese, Said Ahmad Ode, La Ari Wally, Said Sabi,Abdul Gani Rahawarin, Johan Karolus Lesnussa, Herlin Seleky, hingga Jacob Dominggus Lesnussa.
Semuanya menghujani Tomnussa dengan pertanyaan umum tentang dasar hukum dan norma apa yang memberi kewenangan kepada seorang Plt kadis untuk menandatangani SK Mutasi kepsek.
Baca Juga:
Rezim La Hamidi Berpesta Diatas Nestapa Para Kepala Sekolah: Rezim La Hamidi Berpesta Diatas Nestapa Para Kepala Sekolah
Para legislator itu juga menjelaskan dampak yang timbul, stabilitas daerah ikut terganggu.
Mereka mencontohkan bagaimana aksi boikot/ pemalangan sekolah terjadi di Waelo dan Wamkana.
Juga di paparkan tentang kerancuhan pengelolaan birokrasi bersama amburadulnya penerapan aturan.
“Masak Anda plt dengan pangkat 3D bisa tanda tangan SK untuk orang yang berpangkat 4A dan 4B,” tanya Legislator asal Partai Perindo, Jacob Dominggus Lesnussa.
TARIK SK DAN PANSUS DIPASTIKAN JALAN
Berdasarkan pantauan, Rapat tertutup yang dihadiri 3 pimpinan DPRD Bursel itu berlangsung kurang lebih 3 jam.
Tomnussa terlihat meninggalkan ruang rapat dengan wajah kusam sekitar pukul 16:45 WIT.
Sesusai rapat, Legislator PKB La Ari Wally menyatakan Kadis Pendidikan tak bisa menjawab pertanyaan.
“Dia seng bisa jawab pertanyaan,” ucap Ari singkat, sambil berlalu meninggalkan ruangan.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Herlin Friska Seleky menjelaskan hasil rapat lintas komisi menyepakati pengembalian SK Mutasi pada 70 Kespek SD dan 32 SK Mutasi Kepsek SMP.
Alumnus Fisip Unpatti Ambon itu juga menegaskan SK perpanjangan kepsek yang sudah terbit pun di batalkan. Karena bertentangan dengan surat edaran BKN No 1 /SE/O/2021.
Satu perkembangan terkini ialah Pansus Pendidikan segera menuju agenda penjadwalan untuk paripurna pengesahan di DPRD Bursel dalam waktu dekat.(*)
