JAKARTA, FordataNews.com – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa kekuatan pertahanan maritim Indonesia tidak semata bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan negara dalam menyinkronkan kebijakan pembangunan dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara terintegrasi.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Diskusi Panel Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Perwira Siswa Sekolah Staf Komando Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan ke-65 Tahun 2026 di Jakarta, belum lama ini.
Menurut Lewerissa, konsep pertahanan Indonesia bersifat semesta, di mana sektor perikanan, konektivitas wilayah, hingga kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pertahanan negara.
“Pertahanan tidak hanya soal militer, tetapi juga bagaimana kita mengelola potensi daerah secara terpadu dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sinkronisasi tersebut diwujudkan melalui integrasi kebijakan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta penguatan keamanan laut dalam kerangka strategi nasional berbasis maritim.
Pemerintah Provinsi Maluku, lanjutnya, telah mengambil sejumlah langkah strategis, antara lain pengembangan kawasan pelabuhan terpadu untuk memperkuat sistem logistik dan mobilitas, peningkatan konektivitas antar pulau guna menekan biaya distribusi, serta optimalisasi potensi perikanan di wilayah Laut Banda, Seram, dan Arafura.
“Kawasan perbatasan harus kita transformasikan menjadi sabuk kemakmuran. Dengan pembangunan yang terintegrasi, wilayah ini tidak hanya menjadi titik pertahanan, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama, termasuk kolaborasi dengan TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan laut sekaligus mendukung pembangunan wilayah.
Posisi geografis Maluku yang berada di jalur strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III, menurutnya, semakin menegaskan pentingnya peran daerah ini dalam konteks geopolitik dan keamanan nasional.
“Kita tidak hanya membangun ekonomi, tetapi juga memperkuat garis pertahanan bangsa. Laut adalah ruang hidup sekaligus ruang strategis yang harus dijaga bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas menyatakan bahwa Maluku memiliki posisi vital karena berada di persimpangan jalur perdagangan internasional, sehingga berperan penting dalam keamanan energi, pangan, dan logistik nasional.
Ia menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut, khususnya Kodaeral IX, untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan, mengantisipasi ancaman maritim seperti terorisme dan perompakan, serta mendukung penanganan bencana.
“Sinergi ini mencakup pengamanan perbatasan, pertahanan maritim terintegrasi, hingga pembangunan sektor maritim daerah,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan TNI AL juga diarahkan untuk mengoptimalkan potensi maritim yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pertahanan negara.
Baca Juga:
Blok Masela Dikebut, Gubernur Maluku Ajak Semua Pihak Bersatu untuk Masa Depan Daerah
Blok Masela Dikebut, Gubernur Maluku Ajak Semua Pihak Bersatu untuk Masa Depan Daerah
“Kolaborasi ini merupakan bagian dari tugas TNI dalam membantu pemerintah daerah, baik untuk kesejahteraan masyarakat maupun menjaga kedaulatan NKRI, khususnya di wilayah kerja Kodaeral IX,” tandasnya. (*)
