MASOHI, FordataNews.com – Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, dipercaya memandu diskusi strategis bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Batam, 18–20 Januari 2026.
Diskusi tematik tersebut menjadi ruang penting untuk membedah berbagai isu krusial pembangunan desa dan daerah tertinggal.
Dalam paparannya, Menteri Yandri Susanto menekankan perlunya optimalisasi Dana Desa, penguatan peran pemerintah kabupaten dalam pembinaan dan pengawasan desa, serta strategi terpadu penanggulangan kemiskinan ekstrem berbasis desa.
Sebagai moderator forum, Zulkarnain tampil aktif menjembatani dialog antara kebijakan strategis pemerintah pusat dengan kebutuhan riil pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa hanya dapat dicapai melalui sinkronisasi program pusat dan daerah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
“Pembangunan desa tidak cukup hanya dengan alokasi anggaran, tetapi harus ditopang oleh penguatan ekonomi lokal, layanan dasar yang merata, serta kelembagaan desa yang produktif,” ujar Bupati Zulkarnain dalam diskusi tersebut.
Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan BUM Desa Bersama (BUMDesma) sebagai motor penggerak utama ekonomi perdesaan, sekaligus instrumen strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan ekstrem.
Selain itu, forum Rakernas APKASI turut membahas arah kebijakan nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal, dengan fokus pada penguatan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas antarwilayah desa, serta pengembangan model pembangunan berbasis kawasan yang berkelanjutan.
Baca Juga :
Pemkab Malteng Dorong Pendidikan Berkualitas Lewat Pembekalan Guru dan Operator SMP
Pemkab Malteng Dorong Pendidikan Berkualitas Lewat Pembekalan Guru dan Operator SMP
Diskusi ini diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih adaptif dan implementatif, sekaligus memperkuat peran pemerintah kabupaten sebagai ujung tombak pembangunan desa di Indonesia. (*)
