Namrole,Fordatanews.com _ Selama tahun anggaran 2025, APBD Buru Selatan untuk Dinas Kesehatan ternyata dikelola oleh ASN Pemerintah Provinsi Maluku.
Pasalnya, Kepala Dinas Kesehatan Bursel, Yurdin Halibi, berstatus sebagai ASN Pemprov Maluku.
Tagal statusnya itu, sehingga tahun 2025. Puskesmas Waekatin mengalami musibah kehilangan 1 unit mobil ambulance senilai rp 775.000.000, yang bersumber dari DAK 2025.
—Baca Juga : Terburuk Sepanjang Sejarah, DPRD Minta Bupati La Hamidi Segera Copot Kadis Kesehatan Bursel.
Yurdin sendiri sudah mengakui statusnya ini kepada DPRD Bursel.
” Waktu rapat tanggal 6 Februari, Dia sudah katakan bahwa sejak Januari 2026, dia baru berstatus ASN Bursel. Artinya selama tahun 2025 dia ASN Pemprov Maluku” Kata Anggota Komisi I Bernadus Wamese.
—Baca Juga : Dihantam DPRD, Kadis Kesehatan Bursel Akui Dana KB 1,9 M Sudah Dipakai Bendahara
—- Juga : Bendahara Ngaku Pakai Uang KB, Beranikah DPRD Bursel Merekomendasikan Ke APH ?
Politisi Perindo ini menjelaskan hal ini adalah sebuah pelanggaran berat. Sebab APBD Bursel hanya bisa dikelola oleh ASN Bursel bukan ASN daerah lain.
” Ini pelanggaran berat, masa APBD Bursel 2025 untuk Dinas Kesehatan dikelola oleh ASN Pemerintah Provinsi Maluku. Padahal ikut aturan maka hanya ASN Bursel yang bisa kelola APBD bukan ASN daerah lain” Ucapnya dari Namrole via Wa, Selasa (10/02/2025).
ROBOHNYA WIBAWA PEMDA- BUPATI DIMINTA TERTIBKAN BIROKRAT MAFIA
Selain menyoal status Yurdin Halidi, Wamese juga menyebut pihaknya akan ke pemerintah provinsi Maluku untuk mengecek secara pasti.
” Kita akan ke Pemprov untuk cek hal ini” sebutnya.
Wamese pun menegaskan, fakta yang telah tersaji dimana ASN Pemprov bisa mengelola miliaran dana APBD Bursel 2025, merupakan perilaku birokrat mafia.
” Ya, kalau sampai Pegawai provinsi kelola APBD Bursel 2025, khususnya dinas kesehatan. Maka ini kan Perilaku Birokrat Mafia” Tegasnya.
Terhadap kesembrautan pengelolaan birokrasi Bursel ini, Wamese minta Bupati untuk segera tertibkan.
” Bupati harus segera tertibkan, Saya minta Kadis Kesehatan segera di nonjobkan” serunya.
Menurutnya, Pengelolaan Birokrasi semacam ini justru telah menimbulkan banyak masalah sekaligus meruntuhkan wibawa pemerintah daerah.
” Bupati harus tegas, Sebab Kadis Kesehatan ini sudah bikin masalah terlalu banyak, kinerjanya buruk. Akibatnya telah meruntuhkan wibawa pemda” Jelasnya.
BANYAK DOSA- TUMPANG TINDIH MASALAH
Politisi Kawakan dari bibir Tanjong Fatupa di Pesisir Barat Leksula ini, merincikan daftar dosa Plt Kadis Kesehatan selama berada di Bursel.
Diriwayatkannya dosa-dosa Yurdin itu dengan terminologi sebagai tumpang tindih masalah.
“Dosanya lumayan banyak, yang pertama itu 1 unit Ambulance Puskesmas Waekatin hilang, DAK Kesehatan hilang, Dana KB juga hilang, ini bahaya bagi pemerintahan” kesalnya.
Wamese menduga bila Yurdin terus dipertahankan oleh Bupati maka pasti daftar masalah tambah banyak di Bursel.
” Bupati terus pertahankan dia, berarti daftar masalah bertambah terus” Jelasnya.
Selain itu, dia mempertanyakan secara pemerintahan ada alasan apa, sampai Bupati terus mempertahankan Yurdin.
” Secara pemerintahan, tidak ada alasan untuk terus pertahankan orang begini. Karena lebih banyak mudaratnya dari pada faedahnya bagi daerah. Tapi bila Bupati terus pertahankan berarti ada sebab lain di luar pemerintahan” Tutupnya. (*)
