NAMROLE, FordataNews.com _ Sejumlah masalah membelit pengelolaan dana program Keluarga Keberencana (KB) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Buru Selatan tahun 2025.
Masalah itu menjadi terang usai Kadis Kesehatan, Yurdin Halibi menyebut angka rp 1,9 M pada Jumat (6/02/2026), dihadapan rapat lintas komisi DPRD Bursel.
— Baca Juga : Dihantam DPRD, Kadis Kesehatan Bursel Akui Dana KB 1,9 M Sudah Dipakai Bendahara
— Juga : Terburuk Sepanjang Sejarah, DPRD Minta Bupati La Hamidi Segera Copot Kadis Kesehatan Bursel.
Maka dalam agenda lanjutan DPRD Bursel bersama Bendahara Dinkes Bursel, Ongen Tomnussa, Senin (9/02/2026). Terkuak fakta baru.
Dari lidah Bendahara, Angka rp 1,9 M tiba-tiba terkoreksi menjadi Rp 1,099 M.
Tapi disinilah bukti uang KB dipakai untuk urusan lain.
LEBIH DARI 200 JUTA UNTUK OPERASIONAL DINAS
Dalam rapat lintas Komisi DPRD Bursel, Senin, (09/02/2026), yang dihadiri mayoritas Anggota DPRD. terkuaklah fakta bahwa dana KB dipakai tidak sesuai peruntukannya.
Dana yang semestinya dipakai untuk program KB ternyata dipakai untuk operasional dinas kesehatan tahun 2025.
” Katong ada pake Rp 200 juta lebih par operasional dinas kesehatan, nanti uang dinas tahun anggaran 2026 cair baru katong ganti akang” Kata Bendahara.
Dia juga menyebut ada sekitar rp 400 juta lebih, yang masih bersarang pada rekening dinas.
” Direkening masih ada 400 juta lebih” Kata Bendahara.
Bendahara Ongen Tomnusa, menjelaskan pula bahwa pihaknya pada 2025 telah menyalurkan dana kepada 3 balai KB di Bursel yakni Namrole, Leksula dan Wamsisi.
Sementara 3 lainnya belum disalurkan.
MENUNGGU SIKAP TEGAS DPRD BURSEL
Anggota DPRD Vence Titawael menyebut ada berbagai kejanggalan yang muncul dari penggunaan dana KB 2025.
” Itu dana pusat, sebetulnya langsung masuk saja ke rekening balai KB di kecamatan, kenapa singgah lagi di rekening dinas. Akibat singgah-singgah inilah, maka peluang perampokan dana bisa tercipta ” Kata Titawael dari Namrole via Wa, Selasa (10/02/2026).
Selain itu dirinya melihat dua keterangan berbeda dari Kadis dan Bendahara merupakan kejanggalan paling mencurigakan.
” 6 Februari, Kadis bilang 1,9 M dana KB 2025, sementara 9 Februari bendahara bilang cuma 1,099 M. Ini berbahaya karena ada selisih 900 juta” beber mantan Pengacara “Home Base” Jakarta ini
Kejanggalan semacam ini menurut Titawael, seharusnya sudah cukup alasan untuk menyerahkan Kadis dan Bendahara Dinkes Bursel ke pihak Kejaksaan.
Sementara itu, Ketua DPRD Bursel Ahmad “Madoli” Umasangaji minta ketegasan Bupati guna menertibkan Kadis dan Bendahara Dinkes Bursel.
” Harus ada evaluasi dari Bupati terhadap kinerja buruk bawahannya, harus copot dari jabatan sebagai sebuah ketegasan kepemimpinan, juga bukti pemerintahan ini mau diatur dengan baik” Tegas Ketua DPRD.
Madoli menyebut perilaku Kadis dan Bendahara Dinkes Bursel merupakan budaya buruk di tengah era efisiensi anggaran sehingga harus diberantas.
” Pake uang Negara iko selera, sesuka hati di dinas kesehatan itu, adalah budaya buruk. Sehingga harus dibasmi, apalagi sekarang ini lagi efisiensi anggaran” Ucapnya, Selasa (09/02/2026), Dari Namrole via Wa.
Mengenai langkah DPRD secara kelembagaan untuk merekomendasikan persoalan ini ke Kejaksaan, Madoli menyatakan siap.
” Kita siap bawa ini masalah ke Kejaksaan bila teman-teman menyetujui. Saat ini kita kasi kesempatan dulu untuk Bupati lakukan pembenahan, Bila tidak bisa barulah kita serahkan ke Kejaksaan” kata Kader PDI Perjuangan ini.(*)
